Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak sensitif dalam menanggapi kritik yang datang dari para akdemisi mengenai kondisi demokrasi Tanah Air belakangan ini. Respons normatif yang kerap dilontarkan Jokowi dinilai menunjukkan perlunya strategi lain agar pesan para sivitas akademika lebih didengarkan.
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayat menilai pernyataan para sivitas akademika didorong sikap keprihatianan atas upaya nepotisme yang dibangun pemerintahan Jokowi. Ia menilai sikap itu objektif dan bukan kepentingan politik sesaat.
"Presiden sangat normatif menjawab bahwa hal ini wajar karena negara demokras. Itu menunjukkan sikap Presiden yang tidak tahu malu dan tidak sensitif," ujarnya kepada Media Indonesia, Sabtu, 3 Februari 2024.
Menurut Neni, saat ini demokrasi yang berlangsung di Indonesia sudah tunaadab. Sebab, Pemilu 2024 yang tinggal hitungan hari lagi itu telah dirusak Presiden Jokowi dengan netralitas yang makin dipertanyakan. Ia berpendapat penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas hanyalah sebuah angan-angan.
"Pemilu kali ini sangat jauh dari esensi. Demokrasi hanya menjadi topeng untuk mendapatkan legitimasi kemenangan yang diraih dengan menghalalkan segala cara," cetusnya.
Terpisah, peneliti pada Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia Wawan Kurniawan menekankan pada dasarnya Presiden Jokowi tidak mengabaikan pesan para sivitias akademik. Namun, respons normatif yang disampaikan memang sebagaimana kebiasaan Jokowi.
"Mungkin butuh upaya protes lebih atau strategis lain agar pesan dan respon untuk Presiden itu bisa sesuai yang diharapkan," kata Wawan.
Wawan menilai, jawaban normatif itu dikeluarkan Presiden untuk menunjukkan bahwa situasi yang terjadi saat ini baik-baik saja. Terlepas dari reaksi Presiden, ia berharap publik dapat memaknai sikap sivitas dari berbagai universitas dengan baik.
"Kecuali mereka hanya melihat respon Jokowi, artinya upaya guru besar itu mungkin tidak akan berefek signifikan," ucap Wawan.
Sementara itu, rohaniwan sekaligus Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute Antonius Benny Susetyo mengatakan pesan para guru besar harus dilihat sebagai gerakan moral untuk meluruskan kembali semangat Reformasi 1998 yang diperjuangkan untuk meruntuhkan praktik KKN dalam negara.
Menurutnya Romo Benny, keprihatinan kalangan akademis menjadi peringatan bagi jalannya demokrasi di Indonesia untuk kembali pada rohnya yang substansial.
"Roh demokrasi yang substansial itu adalah demokrasi yang harusnya berlaku adil, jujur, integritas, dan tidak memihak," ujar Romo Benny.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (
Jokowi) dinilai tidak sensitif dalam menanggapi kritik yang datang dari para akdemisi mengenai kondisi demokrasi Tanah Air belakangan ini. Respons normatif yang kerap dilontarkan Jokowi dinilai menunjukkan perlunya strategi lain agar pesan para sivitas akademika lebih didengarkan.
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayat menilai pernyataan para sivitas akademika didorong sikap keprihatianan atas upaya nepotisme yang dibangun pemerintahan
Jokowi. Ia menilai sikap itu objektif dan bukan kepentingan politik sesaat.
"Presiden sangat normatif menjawab bahwa hal ini wajar karena negara demokras. Itu menunjukkan sikap Presiden yang tidak tahu malu dan tidak sensitif," ujarnya kepada Media Indonesia, Sabtu, 3 Februari 2024.
Menurut Neni, saat ini demokrasi yang berlangsung di Indonesia sudah tunaadab. Sebab,
Pemilu 2024 yang tinggal hitungan hari lagi itu telah dirusak Presiden Jokowi dengan netralitas yang makin dipertanyakan. Ia berpendapat penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas hanyalah sebuah angan-angan.
"Pemilu kali ini sangat jauh dari esensi. Demokrasi hanya menjadi topeng untuk mendapatkan legitimasi kemenangan yang diraih dengan menghalalkan segala cara," cetusnya.
Terpisah, peneliti pada Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia Wawan Kurniawan menekankan pada dasarnya Presiden Jokowi tidak mengabaikan pesan para sivitias akademik. Namun, respons normatif yang disampaikan memang sebagaimana kebiasaan Jokowi.
"Mungkin butuh upaya protes lebih atau strategis lain agar pesan dan respon untuk Presiden itu bisa sesuai yang diharapkan," kata Wawan.
Wawan menilai, jawaban normatif itu dikeluarkan Presiden untuk menunjukkan bahwa situasi yang terjadi saat ini baik-baik saja. Terlepas dari reaksi Presiden, ia berharap publik dapat memaknai sikap sivitas dari berbagai universitas dengan baik.
"Kecuali mereka hanya melihat respon Jokowi, artinya upaya guru besar itu mungkin tidak akan berefek signifikan," ucap Wawan.
Sementara itu, rohaniwan sekaligus Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute Antonius Benny Susetyo mengatakan pesan para guru besar harus dilihat sebagai gerakan moral untuk meluruskan kembali semangat Reformasi 1998 yang diperjuangkan untuk meruntuhkan praktik KKN dalam negara.
Menurutnya Romo Benny, keprihatinan kalangan akademis menjadi peringatan bagi jalannya demokrasi di Indonesia untuk kembali pada rohnya yang substansial.
"Roh demokrasi yang substansial itu adalah demokrasi yang harusnya berlaku adil, jujur, integritas, dan tidak memihak," ujar Romo Benny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
