Menurunnya kualitas demokrasi tersebut ditunjukkan dalam berbagai indikator. Ia menyebutkan, salah satunya adalah dari Indeks Persepsi Korupsi yang semakin memburuk.
Kemudian pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penempatan pimpinan-pimpinannya yang tidak amanah, penyusunan Omnibus Law pengaman investasi yang prosesnya jauh dari partisipasi publik, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat Capres-Cawapres dalam pemilu oleh Mahkamah Konstitusi.
Belum lagi cawe-cawe Jokowi dalam bentuk dukungan sikap bahkan politisasi bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan meraih dukungan politik jelang pemilihan umum 2024. "Ini adalah puncak gunung es dari diabaikannya kualitas institusi dalam proses pembangunan kontemporer di Indonesia," kata Ganjar yang juga Rektor Unpad periode 2007-2015 tersebut.
Padahal kualitas institusi, kata Ganjar, adalah pilar dari peningkatan kesejahteraan. Menurutnya, pembangunan yang hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tapi merusak tatanan justru akan membuat mandeknya pertumbuhan ekonomi, memperdalam kemiskinan dan ketimpangan.
Baca juga: Unpad Suarakan 'Seruan Padjadjaran', Gelombang Kampus Sikapi Kondisi Bangsa Terus Membesar |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News