Pengacara Minta Penyelidikan Kasus PSI Dihentikan
Partai Solidaritas Indonesia. Medcom.id M. Rizal
Jakarta: Kuasa hukum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Albert Aris menilai laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait partainya tak layak dilanjutkan. Alasannya, belum ada aturan yang secara resmi mengatur tentang makna citra diri partai yang diduga dilanggar PSI.
 
"Penyidikan atas laporan Bawaslu layak dihentikan. Sebab perbuatan yang dilakukan PSI bukan pidana. Frasa citra diri partai yang dimaksud Pasal 492 UU Pemilu terlalu luas dan belum ada penjelasannya. Belum ada peraturan resmi dari KPU yang mengatur atau mendefinisikan tentang citra diri partai," kata Albert, di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Mei 2018.
 
Albert juga menyoroti surat edaran KPU Nomor 216 Tahun 2018 yang merupakan kesepakatan antara Bawaslu, KPU, KPI dan Dewan Pers.
 
Menurutnya, surat edaran itu bukan peraturan perundang-undangan selayaknya UU 12 Tahun 2011 tentang hirearki pembentukan perundang-undangan. Dia menilai itu tidak bisa dijadikan acuan sebagai unsur delik dari Pasal 492 UU Pemilu.
 
"Surat KPU bukan sumber hukum. Silakan dibantah kalau ada dasarnya, sehingga kesepakatan ini tidak bisa dijadikan acuan untuk unsur delik melakukan kampanye," ujarnya.
 
Menurut Albert, citra diri tidak sama dengan logo dan nomor urut partai. Ia menilai tidak pas bila PSI disebut melanggar iklan kampanye karena mencantumkan citra diri melalui logo PSI dan nomor urut pemilu.

Baca: PSI akan Laporkan Bawaslu ke DKPP

Albert menekankan citra diri dari PSI adalah partainya anak muda, kaum milenial, yang mengusung anti korupsi dan melawan intoleransi.
 
"PSI identitasnya atau citra dirinya adalah partai anak muda partai yang mengusung anti korupsi," tandasnya.
 
Sebelumnya, Bawaslu melaporkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni dan Wakil Sekjen Candra Wiguna ke Bareskrim Polri.
 
Tindakan pelaporan itu merupakan hasil  pembahasan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung punya peran untuk menangani kasus pelanggaran Pemilu 2019.
 
Dua petinggi PSI tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Abhan menyebut, iklan PSI yang dimuat dalam Harian Jawa Pos edisi 23 April 2018 termasuk dalam kegiatan melakukan kampanye.






(FZN)