Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Karim Suryadi. Dok. Tangkapan Layar
URL Berhasil di Salin
Politik Dinasti Dinilai Jadi Bukti Gagalnya Revolusi Mental
Theofilus Ifan Sucipto • 23 Juli 2023 11:17
Jakarta: Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Karim Suryadi mengkritik politik dinasti Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu dinilai menjadi bukti kegagalan revolusi mental.
"Bahkan kita lihat politik ampibi, yaitu anak, mantu, ponakan, dan bini," kata Karim dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk 'Gagal, Revolusi (Kena) Mental,' Minggu, 23 Juli 2023
Karim mengatakan contoh lainnya, yakni imbauan agar pejabat tidak memamerkan harta dan kekayaannya. Imbauan itu disebut kurang tepat.
"Karena pamer adalah gejala dan kecenderungan manusia. Justru dengan revolusi mental, yang harus ditanamkan adalah pola hidup sederhana," ujar dia.
Karim tidak bermaksud mengecilkan upaya pemerintah dalam merevolusi mental masyarakat. Namun, dia menilai implementasinya sekadar di permukaan.
"Di kalangan ASN (aparatur sipil negara) memakai baju batik, baju daerah, 17-an Agustus ada upacara dan pakaian adat muncul. Tapi di luar itu tidak ada," ucap dia.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/xKXNtiBNSZk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
"Bahkan kita lihat politik ampibi, yaitu anak, mantu, ponakan, dan bini," kata Karim dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk 'Gagal, Revolusi (Kena) Mental,' Minggu, 23 Juli 2023
Karim mengatakan contoh lainnya, yakni imbauan agar pejabat tidak memamerkan harta dan kekayaannya. Imbauan itu disebut kurang tepat.
"Karena pamer adalah gejala dan kecenderungan manusia. Justru dengan revolusi mental, yang harus ditanamkan adalah pola hidup sederhana," ujar dia.
Karim tidak bermaksud mengecilkan upaya pemerintah dalam merevolusi mental masyarakat. Namun, dia menilai implementasinya sekadar di permukaan.
"Di kalangan ASN (aparatur sipil negara) memakai baju batik, baju daerah, 17-an Agustus ada upacara dan pakaian adat muncul. Tapi di luar itu tidak ada," ucap dia.
