Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi dukungan penuh rencana pembiayaan seluruh tahapan dan kegiatan Pemilu 2024 yang disusun Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kepastian atas dukungan tersebut diberikan setelah ketua dan anggota KPU pusat bertandang ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 30 Mei 2022.
"Presiden mendukung penuh berbagai macam keperluan KPU baik dari sisi regulasi maupun pembiayaan. Presiden akan menginstruksikan Menteri Keuangan untuk memberikan dukungan pendanaan kepada KPU demi kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024," ujar Ketua KPU Hasyim Asyari di Jakarta, Senin, 30 Mei 2022.
Ia mengungkapkan untuk menjalankan seluruh tahapan kegiatan pesta demokrasi membutuhkan biaya sebsar Rp76,65 triliun. Hasyim membagi angka pembiayaan menjadi dua kategori yaitu tahapan kegiatan pemilu dan dukungan pelaksanaan.
"Untuk tahapan kegiatan pemilu kita memerlukan dana sebesar Rp63 triliun dan dukungan pelaksanaan sebesar Rp13,2 triliun," jelas dia.
Dia menjabarkan biaya yang masuk ke kategori tahapan kegiatan pemilu akan digunakan untuk hal-hal teknis. Seperti honor badan ad hoc dan pengadaan logistik.
Baca: Rapat Pemilu Batal Lagi, DPR: KPU Sibuk Sowan
"Untuk honor badan adhoc nilainya mencapai Rp34 triliun. Angka ini memang besar karena ada sekitar 8,5 orang yang akan terlibat mulai dari pengurus di pusat hingga pelindung masyarakat (linmas) untuk mengawal pemilihan," terang Hasyim.
Sementara terkait dukungan pelaksanaan, biaya yang diberikan pemerintah akan digunakan untuk pengadaan atau renovasi gedung kantor dan gudang KPU. Kemudian sewa kendaraan, uang kehormatan anggota KPU, belanja operasional kantor, dukungan IT dan pembiayaan rekrutmen di kabupaten/kota.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (
Jokowi) memberi dukungan penuh rencana pembiayaan seluruh tahapan dan kegiatan Pemilu 2024 yang disusun Komisi Pemilihan Umum (
KPU). Kepastian atas dukungan tersebut diberikan setelah ketua dan anggota KPU pusat bertandang ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 30 Mei 2022.
"
Presiden mendukung penuh berbagai macam keperluan KPU baik dari sisi regulasi maupun pembiayaan. Presiden akan menginstruksikan Menteri Keuangan untuk memberikan dukungan pendanaan kepada KPU demi kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024," ujar Ketua KPU Hasyim Asyari di Jakarta, Senin, 30 Mei 2022.
Ia mengungkapkan untuk menjalankan seluruh tahapan kegiatan pesta demokrasi membutuhkan biaya sebsar Rp76,65 triliun. Hasyim membagi angka pembiayaan menjadi dua kategori yaitu tahapan kegiatan pemilu dan dukungan pelaksanaan.
"Untuk tahapan kegiatan pemilu kita memerlukan dana sebesar Rp63 triliun dan dukungan pelaksanaan sebesar Rp13,2 triliun," jelas dia.
Dia menjabarkan biaya yang masuk ke kategori tahapan kegiatan pemilu akan digunakan untuk hal-hal teknis. Seperti honor badan ad hoc dan pengadaan logistik.
Baca:
Rapat Pemilu Batal Lagi, DPR: KPU Sibuk Sowan
"Untuk honor badan adhoc nilainya mencapai Rp34 triliun. Angka ini memang besar karena ada sekitar 8,5 orang yang akan terlibat mulai dari pengurus di pusat hingga pelindung masyarakat (linmas) untuk mengawal pemilihan," terang Hasyim.
Sementara terkait dukungan pelaksanaan, biaya yang diberikan pemerintah akan digunakan untuk pengadaan atau renovasi gedung kantor dan gudang KPU. Kemudian sewa kendaraan, uang kehormatan anggota KPU, belanja operasional kantor, dukungan IT dan pembiayaan rekrutmen di kabupaten/kota.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(LDS)
