Pemerintah Targetkan Hapus Kemiskinan Ekstrem di Daerah Pesisir pada 2022

Jakarta: Pemerintah memperluas penanggulangan kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota di 25 provinsi pada 2022. Sebanyak 147 kabupaten/kota berada di wilayah pesisir.  "Dari 147 kabupaten/kota di wilayah pesisir terdapat sekitar 1,3 juta penduduk miskin ekstrem yang akan ditangani atau 12,48 persen dari total penduduk miskin ekstrem di Indonesia yang mencapai 10,86 juta jiwa," ujar Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin melalui keterangan tertulis, Selasa, 21 Desember 2021. Ia menyebut penanggulangan kemiskinan ekstrem di pesisir fokus pada pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Seperti, penambahan bantuan sosial mengurangi beban masyarakat, peningkatan akses layanan dasar, dan konektivitas wilayah. "Kolaborasi (diperlukan) untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan," kata Ma'ruf. Baca: Wapres: Cakupan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Diperluas di 2022 Selain itu, pemerintah telah memberikan perhatian besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir. Menurut Ma'ruf, data Kementerian Keuangan membeberkan lebih dari Rp76 triliun anggaran lintas kementerian 2021 untuk program peningkatan produktivitas dan pemberdayaan di wilayah pesisir. “Pada 2021 juga dilakukan penambahan (bantuan) sosial sembako dan bantuan langsung tunai (BLT), BLT Desa, pada 35 kabupaten/kota di tujuh provinsi, 24 dari 35 kabupaten termasuk wilayah pesisir,” kata Ma'ruf. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan program penanggulangan kemiskinan ekstrem wilayah pesisir tidak terpisahkan dari program penanggulangan kemiskinan ekstrem secara umum. Seperti, pembangunan infrastruktur dasar, program padat karya tunai, bantuan pemodalan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta program produktif terkait akses pekerjaan. “Kemudian di wilayah pesisir ini (juga) terdapat program khusus dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Kampung Nelayan dan Perikanan Budidaya,” kata Airlangga. Selain itu, kata Airlangga, program yang dioptimalkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kartu Prakerja, pembangunan Kampung Nelayan Maju, dan Kampung Perikanan Budidaya. “Penyaluran di perikanan pada sektor KUR sejak Januari sampai 20 Desember 2021 sudah mencapai Rp5,18 triliun dan diberikan kepada 145.547 debitur,” kata Airlangga.