Jakarta: Pemerintah bakal memperluas cakupan wilayah prioritas penanganan kemiskinan ekstrem dari 35 kabupaten prioritas di tujuh provinsi pada 2021, menjadi 212 kabupaten/kota pada 2022. Tujuannya, agar kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir cepat tertangani.
?“Salah satu quick response dari upaya pengurangan kemisikinan ekstrem ini, telah dilakukan penambahan bantuan sosial sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) desa pada 35 kabupaten prioritas yang akan diperluas pada 2022,” kata ?Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dilansir dari Media Indonesia, Jakarta, Selasa, 21 Desember 2021.
Ma'ruf mengatakan pengentaskan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir sangat kompleks. Walaupun jumlahnya hanya 12,5 persen dari total penduduk miskin ekstrem, 10,4 juta jiwa.
"Karakteristik wilayah pesisir membuat pemerintah relatif kesulitan mengatasinya. Karena itu pada 2022, kita coba yang pesisir seperti apa penanggulangannya,” ujar Ma'ruf.
Ma’ruf menyebutkan sejumlah aspek yang menyebabkan penanganan kemiskinan di wilayah pesisir lebih rumit. Dari aspek demografi, anggota rumah tangga miskin ekstrem di wilayah pesisir lebih besar dibandingkan wilayah lainnya dengan rata-rata umur kepala rumah tangga yang lebih produktif.
Dari aspek Pendidikan, kepala rumah tangga miskin ekstrem di wilayah pesisir sebagian besar tidak bersekolah dan hanya lulusan SD. Dari aspek perumahan, kelompok miskin ekstrem di wilayah pesisir sulit memiliki akses sanitasi.
Baca: Jokowi: Pemerintah Berjuang Penuhi Hak Warga di Masa Pandemi
"Air bersih dan penerangan kurang memadai jika dibandingkan dengan wilayah lainnya,” jelasnya.
Sementara dari aspek ketenagakerjaan, kelompok miskin ekstrem di wilayah pesisir sebagian besar memiliki pekerjaan. Namun, terkonsentrasi pada kelompok yang berusaha sendiri dan berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar.
Dari aspek infrastruktur, akses sistem komunikasi, jasa pengiriman, dan penerangan di wilayah ini mendesak untuk diperbaiki. Sedangkan dari aspek kerentanan, wilayah pesisir relatif lebih rawan dibandingkan wilayah lainnya, terutama terkait dengan gizi buruk dan keberadaan permukiman kumuh/bantaran sungai.
“Begitu pun aspek akses layanan dasar di mana akses fasilitas kesehatan pada wilayah pesisir relatif lebih buruk, terutama terkait rumah sakit bersalin dan poliklinik swasta,” paparnya.
Jakarta: Pemerintah bakal memperluas cakupan wilayah prioritas penanganan kemiskinan ekstrem dari 35 kabupaten prioritas di tujuh provinsi pada 2021, menjadi 212 kabupaten/kota pada 2022. Tujuannya, agar
kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir cepat tertangani.
?“Salah satu
quick response dari upaya pengurangan kemisikinan ekstrem ini, telah dilakukan penambahan bantuan sosial sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) desa pada 35 kabupaten prioritas yang akan diperluas pada 2022,” kata ?Wakil Presiden (Wapres)
Ma’ruf Amin dilansir dari
Media Indonesia, Jakarta, Selasa, 21 Desember 2021.
Ma'ruf mengatakan pengentaskan
kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir sangat kompleks. Walaupun jumlahnya hanya 12,5 persen dari total penduduk miskin ekstrem, 10,4 juta jiwa.
"Karakteristik wilayah pesisir membuat pemerintah relatif kesulitan mengatasinya. Karena itu pada 2022, kita coba yang pesisir seperti apa penanggulangannya,” ujar Ma'ruf.
Ma’ruf menyebutkan sejumlah aspek yang menyebabkan penanganan kemiskinan di wilayah pesisir lebih rumit. Dari aspek demografi, anggota rumah tangga miskin ekstrem di wilayah pesisir lebih besar dibandingkan wilayah lainnya dengan rata-rata umur kepala rumah tangga yang lebih produktif.
Dari aspek Pendidikan, kepala rumah tangga miskin ekstrem di wilayah pesisir sebagian besar tidak bersekolah dan hanya lulusan SD. Dari aspek perumahan, kelompok miskin ekstrem di wilayah pesisir sulit memiliki akses sanitasi.
Baca:
Jokowi: Pemerintah Berjuang Penuhi Hak Warga di Masa Pandemi
"Air bersih dan penerangan kurang memadai jika dibandingkan dengan wilayah lainnya,” jelasnya.
Sementara dari aspek ketenagakerjaan, kelompok miskin ekstrem di wilayah pesisir sebagian besar memiliki pekerjaan. Namun, terkonsentrasi pada kelompok yang berusaha sendiri dan berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar.
Dari aspek infrastruktur, akses sistem komunikasi, jasa pengiriman, dan penerangan di wilayah ini mendesak untuk diperbaiki. Sedangkan dari aspek kerentanan, wilayah pesisir relatif lebih rawan dibandingkan wilayah lainnya, terutama terkait dengan gizi buruk dan keberadaan permukiman kumuh/bantaran sungai.
“Begitu pun aspek akses layanan dasar di mana akses fasilitas kesehatan pada wilayah pesisir relatif lebih buruk, terutama terkait rumah sakit bersalin dan poliklinik swasta,” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(NUR)
