Ilustrasi: Medcom.id/Gregorius Yohandi
Ilustrasi: Medcom.id/Gregorius Yohandi

Revisi UU KPK Berpeluang Disahkan Hari Ini

Nasional Revisi UU KPK
Arga sumantri • 17 September 2019 10:54
Jakarta: Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) rampung di rapat tingkat pertama, Badan Legislasi (Baleg). Revisi UU KPK berpeluang disahkan bila masuk agenda rapat paripurna hari ini.
 
"Kalau tidak ada halangan ya kita lanjutkan, pembahasannya itu sampai tingkat dua, lalu paripurna pada hari ini," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa, 17 September 2019.
 
Fahri menyatakan surat hasil rapat revisi UU KPK tingkat pertama sudah di meja pimpinan DPR. Surat menjelaskan rapat tingkat pertama tentang revisi UU KPK di Baleg selesai.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Draf revisi UU KPK, kata Fahri, juga telah diteken DPR bersama pemerintah. Revisi UU KPK bakal dibawa ke rapat tingkat dua di Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk menjadwalkan pengesahannya.
 
Dalam rapat tingkat pertama kemarin malam, belum semua partai menyetujui. Fahri menyebut perbedaan pendapat itu bakal diputuskan dalam Bamus. Namun, dia yakin rapat di Bamus akan mulus.
 
"Saya kira itu tidak ada masalah, soal nanti apakah ada perbedaan pandangan sampai di paripurna, tentu kita akan kelola dan melakukan lobi kalau ada persoalan," ungkap dia.
 
DPR dan pemerintah menyepakati tujuh poin revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Kesepakatan dibuat dalam rapat tingkat pertama oleh Panitia Kerja (Panja) di ruang Baleg DPR, Senin, 16 September 2019, malam.
 
Ketujuh poin revisi UU KPK yang telah disepakati DPR dan pemerintah yaitu terkait kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif. Namun, pelaksanaan kewenangan dan tugas KPK tetap independen.
 
Poin kedua mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK. Ketiga terkait pelaksanaan fungsi penyadapan. Keempat mengenai mekanisme penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) perkara korupsi oleh KPK.
 
Kelima soal koordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan, dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Poin keenam mengenai mekanisme penggeledahan dan penyitaan. Terakhir terkait sistem kepegawaian KPK.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif