Jakarta: Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi tidak setuju pilkada tak langsung dianggap kemunduran. Baidowi menganggap pilkada langsung banyak menghabiskan uang negara.
"Ya sebaiknya dievaluasi. Tapi demikian, bukan kemunduran," kata Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 November 2019.
Baidowi menilai yang terpenting dalam demokrasi ialah hasil akhir, bukan proses. Menurut dia, demokrasi hanya tata cara berpolitik mencapai kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, pilkada tak langsung tidak harus kembali ke DPRD. Banyak cara agar biaya politik berkurang.
"Kalau persoalannya biaya politik, kan bisa ditekan yang lain. Misalnya, waktu kampanye dan biaya saksi dipangkas jadi separuh," ujar dia.
Baidowi meminta bila ada partai yang terbukti memberikan mahar politik harus diberi sanksi pidana. Ia mengusulkan partai tersebut dibubarkan.
"Ini saya kira perlu membuat orang jera. Kalau masih menggunakan pilkada langsung, mohon maaf ya, orang korupsi semua itu, kepala daerah, ingin balik modal. Enggak ada ceritanya mau sedekah," ujarnya.
PPP ingin pilkada langsung wajib dievaluasi. Partai berlambang Kakbah ini menilai pilkada tak langsung banyak mendatangkan mudarat. Proses demokrasi itu harus
"Apakah tetap menggunakan pilkada langsung dengan berbagai instrumen yang disederhanakan atau kembali ke DPRD. Itu nanti nunggu proses politik dan diskusi di internal," ujar dia. (ADI)
Jakarta: Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi tidak setuju pilkada tak langsung dianggap kemunduran. Baidowi menganggap
pilkada langsung banyak menghabiskan uang negara.
"Ya sebaiknya dievaluasi. Tapi demikian, bukan kemunduran," kata Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 November 2019.
Baidowi menilai yang terpenting dalam demokrasi ialah hasil akhir, bukan proses. Menurut dia, demokrasi hanya tata cara berpolitik mencapai kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, pilkada tak langsung tidak harus kembali ke DPRD. Banyak cara agar biaya politik berkurang.
"Kalau persoalannya biaya politik, kan bisa ditekan yang lain. Misalnya, waktu kampanye dan biaya saksi dipangkas jadi separuh," ujar dia.
Baidowi meminta bila ada partai yang terbukti memberikan mahar politik harus diberi sanksi pidana. Ia mengusulkan partai tersebut dibubarkan.
"Ini saya kira perlu membuat orang jera. Kalau masih menggunakan pilkada langsung, mohon maaf ya, orang korupsi semua itu, kepala daerah, ingin balik modal. Enggak ada ceritanya mau sedekah," ujarnya.
PPP ingin pilkada langsung wajib dievaluasi. Partai berlambang Kakbah ini menilai pilkada tak langsung banyak mendatangkan mudarat. Proses demokrasi itu harus
"Apakah tetap menggunakan pilkada langsung dengan berbagai instrumen yang disederhanakan atau kembali ke DPRD. Itu nanti nunggu proses politik dan diskusi di internal," ujar dia. (ADI)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OJE)
