Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan kelebihan dan kekurangan sistem pilkada langsung maupun tidak langsung. Pemerintah diminta mempertimbangkan dengan matang seluruh aspek dua sistem tersebut.
"Ini harus dibawa dalam garis berpikir untuk memahami secara utuh dan lengkap," kata pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar di DPP PPP, Jakarta Pusat, Selasa 19 November 2019.
Bahtiar menjabarkan sejumlah kelebihan Pilkada langsung. Pertama, kata dia, merefleksikan demokrasi yang menjunjung kedaulatan di tangan rakyat.
Selain itu Pilkada langsung bisa menjadi indikator pengukuran partisipasi serta pemahaman politik masyarakat. Bahtiar menyebut konstituen juga akan lebih mengenal calon pemimpin beserta visi dan misinya.
"Kepentingan rakyat menjadi atensi kepala daerah karena urgensi suara rakyat yang dibutuhkan," imbuh Bahtiar.
Di sisi lain, lanjut dia, ada kelemahan Pilkada langsung. Misalnya beban anggaran yang besar. Selain itu praktik politik uang kerap terjadi.
"Lalu banyak terjadinya konflik dari sengketa hasil Pilkada," tutur Bahtiar.
Sementara itu, Bahtiar juga memaparkan kelebihan Pilkada tidak langsung. Mulai dari efisiensi anggaran, menekan konflik, dan mengurangi potensi provokasi serta intimidasi janji calon kepala daerah.
"Selain itu akuntabilitas DPRD sebagai representasi rakyat lebih terkontrol," ucap dia.
Namun Pilkada tidak langsung juga memiliki kelemahan. Antara lain potensi terjadinya oligarki politik dan otoritarianisme dan potensi politik transaksional antara kepala daerah dan DPRD.
Tidak hanya itu, lanjut Bahtiar, munculnya potensi kebijakan yang tidak pro rakyat. Dia khawatir kebijakan yang muncul hanya berbasis kepentingan pihak tertentu.
"Selain itu calon independen sulit masuk karena mekanisme pemilihan yang tertutup," pungkas Bahtiar.
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan kelebihan dan kekurangan sistem pilkada langsung maupun tidak langsung. Pemerintah diminta mempertimbangkan dengan matang seluruh aspek dua sistem tersebut.
"Ini harus dibawa dalam garis berpikir untuk memahami secara utuh dan lengkap," kata pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar di DPP PPP, Jakarta Pusat, Selasa 19 November 2019.
Bahtiar menjabarkan sejumlah kelebihan Pilkada langsung. Pertama, kata dia, merefleksikan demokrasi yang menjunjung kedaulatan di tangan rakyat.
Selain itu Pilkada langsung bisa menjadi indikator pengukuran partisipasi serta pemahaman politik masyarakat. Bahtiar menyebut konstituen juga akan lebih mengenal calon pemimpin beserta visi dan misinya.
"Kepentingan rakyat menjadi atensi kepala daerah karena urgensi suara rakyat yang dibutuhkan," imbuh Bahtiar.
Di sisi lain, lanjut dia, ada kelemahan Pilkada langsung. Misalnya beban anggaran yang besar. Selain itu praktik politik uang kerap terjadi.
"Lalu banyak terjadinya konflik dari sengketa hasil Pilkada," tutur Bahtiar.
Sementara itu, Bahtiar juga memaparkan kelebihan Pilkada tidak langsung. Mulai dari efisiensi anggaran, menekan konflik, dan mengurangi potensi provokasi serta intimidasi janji calon kepala daerah.
"Selain itu akuntabilitas DPRD sebagai representasi rakyat lebih terkontrol," ucap dia.
Namun Pilkada tidak langsung juga memiliki kelemahan. Antara lain potensi terjadinya oligarki politik dan otoritarianisme dan potensi politik transaksional antara kepala daerah dan DPRD.
Tidak hanya itu, lanjut Bahtiar, munculnya potensi kebijakan yang tidak pro rakyat. Dia khawatir kebijakan yang muncul hanya berbasis kepentingan pihak tertentu.
"Selain itu calon independen sulit masuk karena mekanisme pemilihan yang tertutup," pungkas Bahtiar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
