Jakarta: Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama diyakini bekerja profesional dalam mengemban jabatan komisaris utama PT Pertamina (Persero). Ahok tak akan mencampuradukkan urusan politik dengan pekerjaan di perusahaan berpelat merah itu.
"Kita lihat saja nanti bagaimana kinerja dia. Dan saya yakin dia tidak akan mencampuradukkan anggota partai dan komisaris utama. Beda urusannya," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 25 November 2019.
Djarot tak masalah dengan berbagai keraguan terhadap Ahok memimpin Pertamina. Djarot mempersilakan semua pihak menilai koleganya itu.
Di sisi lain, Djarot menilai Ahok tak perlu mundur dari PDI Perjuangan meski sudah resmi menjadi pimpinan Pertamina. Menurut dia, tak ada aturan tertulis mewajibkan Ahok mundur dari anggota partai politik.
"Ada enggak aturan yang mengharuskan dia mundur sebagai anggota biasa? Sepengetahuan kita ada juga kok beberapa komisaris anggota partai, kenapa hanya diberlakukan pada Ahok?" kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Menurut dia, aturan mundur dari partai politik tak berlaku untuk kader biasa. Sedangkan Ahok tak menempati jabatan struktural di PDI Perjuangan.
"Kalau masalah etika, kan dilihat masalah profesionalitasnya dia anggota PDIP, tetapi yang dilihat profesionalitas dia," ungkap dia.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mewajibkan Ahok mundur dari anggota PDI Perjuangan setelah resmi jadi komisaris utama Pertamina. Pejabat di perusahaan pelat merah tidak boleh aktif di politik.
"Semua komisaris di BUMN, apalagi direksi harus mundur dari partai. Itu sudah clear," kata Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 22 November 2019.
Erick sudah membicarakan masalah ini dengan semua pihak yang diajukan sebagai komisaris. Sebab, independensi sangat dibutuhkan di BUMN.
Jakarta: Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama diyakini bekerja profesional dalam mengemban jabatan komisaris utama PT Pertamina (Persero). Ahok tak akan mencampuradukkan urusan politik dengan pekerjaan di perusahaan berpelat merah itu.
"Kita lihat saja nanti bagaimana kinerja dia. Dan saya yakin dia tidak akan mencampuradukkan anggota partai dan komisaris utama. Beda urusannya," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 25 November 2019.
Djarot tak masalah dengan berbagai keraguan terhadap Ahok memimpin Pertamina. Djarot mempersilakan semua pihak menilai koleganya itu.
Di sisi lain, Djarot menilai Ahok tak perlu mundur dari PDI Perjuangan meski sudah resmi menjadi pimpinan Pertamina. Menurut dia, tak ada aturan tertulis mewajibkan Ahok mundur dari anggota partai politik.
"Ada enggak aturan yang mengharuskan dia mundur sebagai anggota biasa? Sepengetahuan kita ada juga kok beberapa komisaris anggota partai, kenapa hanya diberlakukan pada Ahok?" kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Menurut dia, aturan
mundur dari partai politik tak berlaku untuk kader biasa. Sedangkan Ahok tak menempati jabatan struktural di PDI Perjuangan.
"Kalau masalah etika, kan dilihat masalah profesionalitasnya dia anggota PDIP, tetapi yang dilihat profesionalitas dia," ungkap dia.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mewajibkan Ahok mundur dari anggota PDI Perjuangan setelah resmi jadi komisaris utama Pertamina. Pejabat di perusahaan pelat merah tidak boleh aktif di politik.
"Semua komisaris di BUMN, apalagi direksi harus mundur dari partai. Itu sudah clear," kata Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 22 November 2019.
Erick sudah membicarakan masalah ini dengan semua pihak yang diajukan sebagai komisaris. Sebab, independensi sangat dibutuhkan di BUMN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
