Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah). MI/M Irfan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah). MI/M Irfan

Pemda Diizinkan Revisi APBD untuk Penanganan Virus Korona

Nasional Virus Korona
Zaenal Arifin • 16 Maret 2020 17:15
Jakarta: Pemerintah daerah diizinkan memperbaiki (revisi) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk kebutuhan sektor kesehatan. Realokasi dana dapat dilakukan untuk kebutuhan penanangan dan pencegahan virus korona (covid-19).
 
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengeluarkan peraturan sebagai dasar yang bisa dipakai untuk revisi dan realokasi APBD 2020. "Intinya untuk meningkatkan kapasitas sektor kesehatan," kata Tito di Kantor Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Senin, 16 Maret 2020.
 
Berdasarkan Permenkeu Nomor 6 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020, realokasi boleh untuk meningkatkan kapasitas dan perlengkapan rumah sakit agar dapat menangani kasus covid-19. Dana juga dapat digunakan untuk memperbanyak kampanye kesehatan pencegahan virus korona.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Petugas Kekurangan Alat Pelindung Kesehatan
 
Tito mengarahkan pemerintah daerah menjaga perekonomian dan stok kebutuhan pokok, terutama bagi masyarakat rentan dan tidak mampu. Pemda diarahkan memberikan bantuan sosial agar tidak bergantung ke pemerintah pusat.
 
Pemda juga diarahkan untuk membuat kebijakan dan mengeluarkan stimulan demi membantu dunia usaha menengah, kecil, dan mikro. Kelompok usaha ini, kata Tito, paling terdampak wabah covid-19.
 
"Agar roda perekonomian daerah tetap berjalan," kata Tito.
 
Pemda Diwajibkan Konsultasi dengan Gugus Tugas Korona
Grafis Medcom.id
 
Pemda diminta membantu perangkat desa menyusun syarat-syarat pencairan dana desa. Menurut dia, masih ada 60 persen dari sisa 40 persen dana desa tahap pertama belum ditransfer karena belum menyetor APBDes.
 
"Ketika sudah ditransfer, dana desa digunakan untuk kebutuhan usaha padat karya," kata mantan Kapolri tersebut.
 
Dia berharap dana desa dapat diputar agar ekonomi daerah kokoh karena wabah korona dapat mengguncang sektor usaha. Namun, dia menegaskan pemda harus berkonsultasi dengan Gugus Tugas Korona sebelum mengeluarkan kebijakan strategis.
 
Baca: Pemda Diwajibkan Konsultasi dengan Gugus Tugas Korona
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif