Jakarta: Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Triyono mengungkapkan Bawaslu telah melakukan simulasi terkait anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024. Ia mengakui usulan anggaran membengkak jika dibandingkan pilkada sebelumnya.
Pada pilkada 2015 hingga 2020 total anggaran pilkada yang dikeluarkan Rp9,5 triliun. Sedangkan perkiraan usulan anggaran untuk pilkada 2024 sejumlah Rp14,7 triliun.
“Lebih banyak daripada pilkada sebelumnya,” ujar Triyono dalam acara webinar dilansir di Jakarta, Kamis, 16 Februari 2023.
Rincian anggaran pilkada pada 2015 yakni Rp1,4 triliun, pada 2017 sebesar Rp1 triliun, pada 2018 sebesar Rp3,6 triliun, pada 2020 sebesar Rp3,4 triliun.
Ia merinci alasan kenaikan tersebut. Pertama, adanya besaran honorarium untuk panitia pengawas kecamatan, desa/kelurahan dan tempat pemungutan suara (TPS). Perubahan besaran honorarium tersebut cukup signifikan.
“Dulu Rp600 ribu sekarang menjadi Rp800 ribu,” ucapnya.
Dari total usulan anggaran pilkada yang akan diajukan, Triyono mengatakan hampir 80 persen digunakan untuk pembayaran honorarium panitia ad hoc. Selain itu, alasan lain adanya kenaikan standar biaya masukan.
Lalu adanya pemekaran wilayah antara lain empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua yang berpengaruh pada kenaikan jumlah kecamatan, desa, dan TPS. Selain itu terjadinya inflasi yang mengakibatkan kenaikan harga pasar logistik pilkada.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Jakarta: Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Pengawas Pemilu (
Bawaslu) RI Triyono mengungkapkan Bawaslu telah melakukan simulasi terkait
anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024. Ia mengakui usulan anggaran membengkak jika dibandingkan pilkada sebelumnya.
Pada pilkada 2015 hingga 2020 total anggaran pilkada yang dikeluarkan Rp9,5 triliun. Sedangkan perkiraan usulan anggaran untuk
pilkada 2024 sejumlah Rp14,7 triliun.
“Lebih banyak daripada pilkada sebelumnya,” ujar Triyono dalam acara webinar dilansir di Jakarta, Kamis, 16 Februari 2023.
Rincian anggaran pilkada pada 2015 yakni Rp1,4 triliun, pada 2017 sebesar Rp1 triliun, pada 2018 sebesar Rp3,6 triliun, pada 2020 sebesar Rp3,4 triliun.
Ia merinci alasan kenaikan tersebut. Pertama, adanya besaran honorarium untuk panitia pengawas kecamatan, desa/kelurahan dan tempat pemungutan suara (TPS). Perubahan besaran honorarium tersebut cukup signifikan.
“Dulu Rp600 ribu sekarang menjadi Rp800 ribu,” ucapnya.
Dari total usulan anggaran pilkada yang akan diajukan, Triyono mengatakan hampir 80 persen digunakan untuk pembayaran honorarium panitia ad hoc. Selain itu, alasan lain adanya kenaikan standar biaya masukan.
Lalu adanya pemekaran wilayah antara lain empat
daerah otonomi baru (DOB) di Papua yang berpengaruh pada kenaikan jumlah kecamatan, desa, dan TPS. Selain itu terjadinya inflasi yang mengakibatkan kenaikan harga pasar logistik pilkada.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
