Jakarta: Partai Amanat Nasional (PAN) mengungkapkan asal data yang dipakai mantan Ketua MPR Amien Rais mengkritik program bagi-bagi sertifikat tanah pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ketua Majelis Kehormatan PAN itu dinilai memiliki sumber data yang jelas atas kritiknya.
Anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad Hari Wibowo mengatakan substansi kritik Amien Rais sebenarnya soal adanya ketimpangan penguasaan lahan atau gini rasio lahan di Indonesia. Data ketimpangan itu, kata dia, terpampang di Badan Pusat Statistik (BPS).
"Presentasi Megawati Institute terkait hasil riset oligarki ekonomi. Salah satunya rasio gini lahan di Indonesia," kata Dradjad di ruang Fraksi PAN, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Maret 2018.
Hasil riset yang diterbitkan Megawati Institute itu, kata Dradjad, menyebutkan pada 1973 rasio gini lahan Indonesia ada di angka 0,55. Kemudian, rasio pada 1983 menjadi 0,5. Rasio gini lahan di Indoneaia pada 1993 mencapai 0,64; 0,72 pada 2003; dan terakhir pada 2013 menjadi 0,68.
"Data Megawati Institute sendiri menunjukkan sumbernya dari BPS berdasarkan sensus," ujar Dradjad.
Dradjad mengaku pernah berdiskusi dengan Amien soal angka ini. Ia menyebut Amien ingin tahu tafsir dari angka gini rasio lahan yang ada.
"Karena beliau (Amien) bukan ekonom, beliau ingin tahu arti rasio gini apa," ujar dia.
Baca: PAN Kembali Ungkit Program Sertifikat Tanah Gratis
Penyataan Amien tentang angka 74 persen lahan dikuasai kelompok tertentu, kata Dradjad, yakni berdasar hitung-hitungan gini rasio satu persen penduduk menguasai 74 persen aset lahan. "Jadi yang disampaikan Pak Amien konsisten dengan rasio gini diterbitkan BPS dan disitir oleh Megawati Institute," ujar dia.
Dradjad menyebut pernyataan Amien yang dikutip media massa yang menyebut 74 persen lahan Indonesia dimiliki asing, adalah salah paham. Ia pun membantah poin itu jadi maksud Amien Rais.
"Yang dikatakan Pak Amien, sertifikasi. Kemudian Pak Amien bilang 74 persen lahan dikuasai kelompok tertentu. Pak Amien bukan ekonom, kelompok tertentu itu sebagian kecil penduduk Indonesia kuasai lahan yang sangat luas," ujar dia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/zNP0yMON" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Partai Amanat Nasional (PAN) mengungkapkan asal data yang dipakai mantan Ketua MPR Amien Rais mengkritik program bagi-bagi sertifikat tanah pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ketua Majelis Kehormatan PAN itu dinilai memiliki sumber data yang jelas atas kritiknya.
Anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad Hari Wibowo mengatakan substansi kritik Amien Rais sebenarnya soal adanya ketimpangan penguasaan lahan atau gini rasio lahan di Indonesia. Data ketimpangan itu, kata dia, terpampang di Badan Pusat Statistik (BPS).
"Presentasi Megawati Institute terkait hasil riset oligarki ekonomi. Salah satunya rasio gini lahan di Indonesia," kata Dradjad di ruang Fraksi PAN, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Maret 2018.
Hasil riset yang diterbitkan Megawati Institute itu, kata Dradjad, menyebutkan pada 1973 rasio gini lahan Indonesia ada di angka 0,55. Kemudian, rasio pada 1983 menjadi 0,5. Rasio gini lahan di Indoneaia pada 1993 mencapai 0,64; 0,72 pada 2003; dan terakhir pada 2013 menjadi 0,68.
"Data Megawati Institute sendiri menunjukkan sumbernya dari BPS berdasarkan sensus," ujar Dradjad.
Dradjad mengaku pernah berdiskusi dengan Amien soal angka ini. Ia menyebut Amien ingin tahu tafsir dari angka gini rasio lahan yang ada.
"Karena beliau (Amien) bukan ekonom, beliau ingin tahu arti rasio gini apa," ujar dia.
Baca: PAN Kembali Ungkit Program Sertifikat Tanah Gratis
Penyataan Amien tentang angka 74 persen lahan dikuasai kelompok tertentu, kata Dradjad, yakni berdasar hitung-hitungan gini rasio satu persen penduduk menguasai 74 persen aset lahan. "Jadi yang disampaikan Pak Amien konsisten dengan rasio gini diterbitkan BPS dan disitir oleh Megawati Institute," ujar dia.
Dradjad menyebut pernyataan Amien yang dikutip media massa yang menyebut 74 persen lahan Indonesia dimiliki asing, adalah salah paham. Ia pun membantah poin itu jadi maksud Amien Rais.
"Yang dikatakan Pak Amien, sertifikasi. Kemudian Pak Amien bilang 74 persen lahan dikuasai kelompok tertentu. Pak Amien bukan ekonom, kelompok tertentu itu sebagian kecil penduduk Indonesia kuasai lahan yang sangat luas," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
