Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa. Medcom.id/Siti Yona Hukmana
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa. Medcom.id/Siti Yona Hukmana

Anies dan Ridwan Kamil Dinilai Bisa Terhindar dari Sanksi Pemberhentian

Nasional Virus Korona protokol kesehatan
Anggi Tondi Martaon • 19 November 2020 17:00
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil dinilai bisa terhindar dari ancaman sanksi pemberhentian. Keduanya tengah diperiksa terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan acara pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
 
"Intruksi kan untuk ke depan, bukan ke belakang (aturan tidak berlaku surut)," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa saat dihubungi, Kamis, 19 November 2020.
 
Sekretaris Fraksi NasDem di DPR itu menilai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 6 Tahun 2020 sebagai bentuk pengingat bagi kepala daerah. Mereka tidak boleh lalai dalam menerapkan protokol kesehatan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Anggap saja itu adalah peringatan agar semua masyarakat, terutama para kepala daerah untuk mentaati protokol covid-19," tutur dia.
 
Dia mengapresiasi langkah Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi tersebut. Termasuk mengakomodasi sanksi pemberhentian bagi kepala daerah yang dianggap lalai menerapkan protokol kesehatan.
 
(Baca: Mendagri Terbitkan Instruksi Protokol Kesehatan, Pelanggar Siap-siap Diberhentikan)
 
Saan menegaskan penerapan protokol kesehatan merupakan tanggung jawab kepala daerah. Sebab, menyangkut keselamatan masyarakat.
 
"Dan salah satu sumpah janji dari para kepala daerah itu kan menjamin keamanan dan keselamatan warganya," ujar dia.
 
Mendagri mengeluarkan Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Instruksi menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terkait penegakan protokol kesehatan.
 
"Diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan yang telah terbit untuk ditaati guna mencegah penyebaran covid-19 di daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," dikutip dari Isntruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020, Kamis, 19 November 2020.
 
Surat yang dikeluarkan pada Rabu, 18 November 2020 itu ditujukan kepada gubernur, bupati/wali kota se-Indonesia. Surat menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kabinet, 16 November 2020. Salah satu instruksi Jokowi yakni konsistensi menegakkan protokol kesehatan covid-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif