Ilustrasi/Antara/Galih Pradipta
Ilustrasi/Antara/Galih Pradipta

Naikkan Iuran BPJS, Pemerintah Dianggap Tak Berempati

Nasional BPJS Kesehatan Virus Korona berita dpr
Anggi Tondi Martaon • 13 Mei 2020 15:35
Jakarta: Pemerintah dianggap tidak berempati kepada masyarakat di tengah wabah virus korona (covid-19). Sebab, eksekutif berencana menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
 
"Saat ini bukanlah waktu yang tepat menaikkan iuran BPJS Kesehatan ini. Masyarakat di mana-mana lagi kesulitan. Dipastikan banyak yang tidak sanggup untuk membayar iuran tersebut," kata Anggota Komisi IX Saleh Daulay kepada Medcom.id, Rabu, 13 Mei 2020.
 
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai kenaikan iuran ini menjadi beban baru bagi masyarakat. Mereka yang tak sanggup membayar lonjakan iuran dikhawatirkan tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dampaknya bisa serius dan dapat mengarah pada pengabaian hak-hak konstitusional warga negara," ungkap dia.
 
Baca:Iuran BPJS Kesehatan Kembali Naik Mulai Juli
 
Saleh menilai jika kenaikan iuran jadi dilakukan, masyarakat akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA). Gugatan berpotensi besar dikabulkan.
 
“Kan repot sekali urusannya. Dinaikkan, lalu digugat. Gugatan menang, ganti perpres, dan naikkan lagi. Nanti digugat lagi, mungkin menang. Lalu pemerintah ganti perpres, iuran dinaikkan lagi," ujar dia
 
Wakil Ketua Komisi IX periode 2014-2019 itu memaklumi jika saat ini negara tidak memiliki anggaran yang banyak. Namun, pemerintah diminta tetap memberikan pelayanan maksimal meski terkendala anggaran.
 
Presiden Joko Widodo kembali merencanakan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kenaikan iuran mulai berlaku 1 Juli 2020.
 
Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Beleid anyar itu mengatur tentang perubahan iuran mengikuti putusan Mahkamah Agung nomor 7P/HUM/2020.
 

(ADN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif