Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Ketentuan Upah di RUU Ciptaker Dianggap Untungkan Buruh

Nasional ruu dpr Omnibus Law
Yogi Bayu Aji • 23 September 2020 23:46
Jakarta: Ketentuan pemberian kompensasi dan ketentuan soal pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dianggap menguntungkan kalangan pekerja atau buruh. Hal ini khususnya bagi para pekerja dengan sistem kontrak.
 
Ketua Bidang Perindustrian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih mengatakan pada aturan yang ada saat ini, pekerja kontrak tidak mendapat kompensasi setelah di-PHK. RUU Ciptaker mengatur pekerja dapat kompensasi setelah satu tahun bekerja.
 
“Pasal 61A itu justru baik untuk kaum buruh dengan kondisi ekonomi sekarang yang cenderung bersifat sharing economy atau outsource," kata Agung dalam keterangan tertulis, Rabu, 23 September 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia juga menyoroti Pasal 151 ayat 1 omnibus law itu yang mengatur proses PHK didasarkan pada kesepakatan pengusaha dan buruh. Selain itu, Pasal 153 mengatur pembatasan alasan PHK jika tidak terjadi kesepakatan.
 
"Jadi perusahaan tidak bisa dengan semena-mena PHK pegawainya,” terang Agung.
 
Baca: Koalisi Organisasi Pendidikan Menolak RUU Cipta Kerja
 
Di sisi lain, terkait upah minimum kabupaten/kota (UMK), Agung mengatakan ketentuan yang sama juga diatur dalam UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UMK ditentukan provinsi melalui surat keputusan (SK) gubernur.
 
“Jadi sebenarnya cukup fair, pasal-pasal yang dihapus, kembali diatur dan diubah pada pasal yang baru. Penurunan upah minimum juga sebenarnya tidak usah dikhawatirkan,” kata Agung.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif