Jakarta: Sebagian besar kepala daerah tidak setuju mudik lebaran. Survei Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menunjukkan, perangkat desa tidak ingin penyebaran virus korona (covid-19) terjadi di wilayahnya.
“89,75 persen kepala desa atau hampir mutlak, tidak setuju warganya mudik saat ini. Sedangkan 10,25 persen yang lain setuju,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendes PDTT Ivanovich Agusta dalam telekonferensi, Jakarta, Selasa, 14 April 2020.
Ivanovich mengatakan kesehatan adalah argumen utama kepala desa baik yang setuju mudik ataupun tidak. Alasan kesehatan disampaikan kepala desa yang tidak setuju mudik sebesar 88,38 persen.
Baca: Pemerintah Imbau Warga Tak Mudik
Sementara itu, aspek yang memengaruhi opini selanjutnya adalah sosial sebesar 45,51 persen dan ekonomi sebesar 43,18 persen. Ivanonich mengatakan kepala desa yang mempertimbangkan kedua aspek itu diduga masih terpaut kebiasaan mudik.
“Bagi kedua kategori kepala desa, keamanan, apalagi politik, tidak dilirik untuk beropini mudik atau tidak mudik,” ujarnya.
Survei mudik lebaran 2020 dilakukan Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) Kemendes PDTT. Survei dilakukan pada Jumat, 10 April hingga Minggu 12 April lalu.
Populasi polling ini adalah 53.808 desa dengan mayoritas warga beragama Islam. Sampelnya adalah 3.931 kepala desa di 31 provinsi di Indonesia yang dipilih secara acak. Sedangkan margin error survei ini adalah 1,31 persen.
Jakarta: Sebagian besar kepala daerah tidak setuju mudik lebaran. Survei Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menunjukkan, perangkat desa tidak ingin penyebaran virus korona (covid-19) terjadi di wilayahnya.
“89,75 persen kepala desa atau hampir mutlak, tidak setuju warganya mudik saat ini. Sedangkan 10,25 persen yang lain setuju,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendes PDTT Ivanovich Agusta dalam telekonferensi, Jakarta, Selasa, 14 April 2020.
Ivanovich mengatakan kesehatan adalah argumen utama kepala desa baik yang setuju mudik ataupun tidak. Alasan kesehatan disampaikan kepala desa yang tidak setuju mudik sebesar 88,38 persen.
Baca:
Pemerintah Imbau Warga Tak Mudik
Sementara itu, aspek yang memengaruhi opini selanjutnya adalah sosial sebesar 45,51 persen dan ekonomi sebesar 43,18 persen. Ivanonich mengatakan kepala desa yang mempertimbangkan kedua aspek itu diduga masih terpaut kebiasaan mudik.
“Bagi kedua kategori kepala desa, keamanan, apalagi politik, tidak dilirik untuk beropini mudik atau tidak mudik,” ujarnya.
Survei mudik lebaran 2020 dilakukan Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) Kemendes PDTT. Survei dilakukan pada Jumat, 10 April hingga Minggu 12 April lalu.
Populasi polling ini adalah 53.808 desa dengan mayoritas warga beragama Islam. Sampelnya adalah 3.931 kepala desa di 31 provinsi di Indonesia yang dipilih secara acak. Sedangkan margin error survei ini adalah 1,31 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
