Ilustrasi DPR. Medcom.id
Ilustrasi DPR. Medcom.id

DPR Dinilai Tidak Peka Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Nasional antikekerasan seksual
Kautsar Widya Prabowo • 02 Juli 2020 17:48
Jakarta: Penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dikecam keras. DPR dinilai tidak peka terhadap jeritan korban kekerasan seksual.
 
"Mereka lebih peka terhadap diri sendiri atau kepentingan sendiri," ujar Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jerry Sumampouw, dalam diskusi virtual, Kamis, 2 Juli 2020.
 
Jerry menyebut angka kekerasan di rumah tangga meningkat selama pandemi covid-19 (korona). Kekerasan berupa fisik, psikologi, hingga seksual.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Fakta ini mengingatkan seberapa penting RUU PKS ini segera dibahas DPR," tutur dia.
 
Jerry menyebut RUU PKS merupakan warisan anggota dewan periode 2014-2019. Dia menilai alasan kesulitan membahas RUU PKS cuma mengada-ada.
 
(Baca: RUU PKS Jamin Keadilan Hukum dan Pemulihan Korban)
 
"Ada banyak ahli yang dapat dimintakan pendapat untuk membantu DPR membuat undang-undang ini," tutur dia.
 
Jerry meminta pemerintah mengambil langkah tegas untuk mendorong pembahasan RUU PKS. Sehingga regulasi itu dapat disahkan pada periode ini.
 
Komisi VIII DPR mencabut RUU PKS dari Prolegnas 2020. Anggota dewan kesulitan membahas undang-undang yang bisa melindungi korban kekerasan seksual itu.
 
"Kami menarik RUU PKS karena pembahasannya rumit, sekaligus mengusulkan RUU baru," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopan dalam rapat dengan Baleg DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2020.
 
Adapun RUU yang diusulkan untuk dibahas, yakni RUU Kesejahteraan Lanjut Usia. Komisi VIII juga masih membahas RUU Penanggulangan Bencana.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif