Ketua DPR Bambang Soesatyo. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo
Ketua DPR Bambang Soesatyo. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo

Ketua DPR Buka Pintu Dialog dengan Mahasiswa

Nasional pemasyarakatan Revisi UU KPK Demonstrasi Mahasiswa
Arga sumantri • 25 September 2019 12:53
Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) akan menerima sejumlah perwakilan badan eksekutif mahasiswa (BEM) hari ini. Bamsoet akan berdialog terkait gelombang unjuk rasa yang melanda DPR.
 
"Jam 14.00 WIB, beberapa teman-teman BEM itu akan diterima Pak Ketua DPR," kata Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2019.
 
Menurut dia, pertemuan ini bakal menjadi sarana klarifikasi baik dari DPR maupun mahasiswa. Pasalnya, kata dia, sebagian mahasiswa juga merasa aneh demo kemarin meluas ke aksi perusakan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Nanti ada dari beberapa BEM yang akan mengklarifikasi itu," ujar dia.
 
DPR, kata dia, juga akan menginformasikan kepada mahasiswa untuk melihat permasalahan dituntutnya secara lebih jernih. Pihaknya melihat banyak informasi yang tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
 
Bamsoet pun ingin menjalin dialog secara lebih kekeluargaan. Namun, Indra belum bisa memastikan BEM mana saja yang akan datang. "Salah satunya Universitas Indonesia sudah memastikan mereka akan menemui (Ketua DPR)," ungkap dia.
 
Mahasiswa berunjuk rasa menolak pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU). Aksi yang berlangsung damai sejak siang itu dicederai oknum yang justru merusuh saat petang hingga dini hari.
 
Kericuhan membuat sejumlah pagar Kompleks Parlemen rusak. Pos polisi di seputaran Kompleks Parlemen juga dibakar massa yang anarkistis. Gerbang Tol Tomang juga turut jadi sasaran perusuh.
 
Sementara itu, dalam tuntutannya, massa menentang pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Mereka juga memprotes RUU Perubahan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan karena melonggarkan hukuman koruptor. Selain itu, massa meminta RUU Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disahkan, dibatalkan.
 
DPR dan pemerintah pun sepakat menunda pengesahan empat RUU. Aturan itu meliputi RUU RKUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).
 

 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif