Amendemen UUD 1945 Sebatas Menghidupkan GBHN

Jakarta: PDI Perjuangan (PDIP) ingin amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebatas menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Amendemen jangan menyentuh ke mekanisme pemilihan presiden. "PDIP memang akan menghidupkan kembali GBHN, tetapi tidak untuk pemilihan presiden," kata politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko kepada Medcom.id di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu, 1 Desember 2019. Budiman mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak ingin pemilihan presiden dikembalikan ke MPR. Presiden harus tetap langsung dipilih rakyat. Budiman menjelaskan menghidupkan kembali GBHN akan didorong untuk memastikan pemilihan presiden yang selama ini berlangsung tidak megubah ideologi bangsa. "Kita ingin ada GBHN agar pemilihan presiden langsung itu tidak mengubah ideologi bangsa. Tapi orang tinggal berdebat soal teknisnya, aspek-aspek teknisnya," ujar dia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sempat mengusulkan presiden dan wakil presiden kembali dipilih MPR. Rekomendasi PBNU kepada MPR itu berdasarkan hasil musyawarah alim ulama di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, Jawa Barat, pada 2012.