Yogyakarta: Penyerapan anggaran di daerah harus maksimal. Namun, alokasi anggaran tak bisa serampangan. Proses itu harus berjalan komprehensif, mulai perencanaan hingga eksekusi.
"Jangan cuma menganggarkan, tapi juga memastikan program berjalan," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat rapat teknis pembangunan daerah di Yogyakarta, Selasa, 27 Februari 2018.
Ia melihat saat ini banyak program berjalan tak optimal, bahkan ada yang berhenti di tengah jalan. Padahal, perencanaannya sudah matang melalui hasil koordinasi antara pemerintah daerah dengan DPRD. Seharusnya, proyek berjalan sesuai yang direncanakan.
Tiga ranah pembangunan yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi prioritas pemerintah pusat. Tjahjo ingin agar pemerintah daerah juga melihat hal tersebut sebagai prioritas.
"Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan adalah program pemerintah secara nasional. Ketiganya pada akhir 2018 dan 2019, 80 persen sudah bisa terselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan infrastruktur sosial akhir tahun ini bisa selesai dengan baik," ungkap Tjahjo.
Baca: Egoisme Daerah Disebut Picu Federalisme
Dia mengkritik sejumlah program yang dianggap tidak optimal. Misalnya soal pelayanan kesehatan di Papua. Provinsi itu menganggarkan Rp2,4 triliun untuk mengobati orang sakit. Jumlah tersebut, kata Tjahjo, 10 kali lipat penganggaran program kesehatan di Pulau Jawa.
"Satu orang di Papua dianggarkan Rp24 juta untuk kesehatan, tapi netesnya ke masyarakat enggak lebih dari 10 persen. Ini kenapa? Apakah masalah konektivitas atau bagaimana," sebut dia.
Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini juga mengingatkan peserta rapat mengenai aspek perencanaan. Mereka harus memahami titik potensial korupsi dan fokus serta komitmen terhadap program.
"Pahami area rawan korupsi dan pastikan program berjalan sesuai rencana," kata dia.
Yogyakarta: Penyerapan anggaran di daerah harus maksimal. Namun, alokasi anggaran tak bisa serampangan. Proses itu harus berjalan komprehensif, mulai perencanaan hingga eksekusi.
"Jangan cuma menganggarkan, tapi juga memastikan program berjalan," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat rapat teknis pembangunan daerah di Yogyakarta, Selasa, 27 Februari 2018.
Ia melihat saat ini banyak program berjalan tak optimal, bahkan ada yang berhenti di tengah jalan. Padahal, perencanaannya sudah matang melalui hasil koordinasi antara pemerintah daerah dengan DPRD. Seharusnya, proyek berjalan sesuai yang direncanakan.
Tiga ranah pembangunan yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi prioritas pemerintah pusat. Tjahjo ingin agar pemerintah daerah juga melihat hal tersebut sebagai prioritas.
"Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan adalah program pemerintah secara nasional. Ketiganya pada akhir 2018 dan 2019, 80 persen sudah bisa terselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan infrastruktur sosial akhir tahun ini bisa selesai dengan baik," ungkap Tjahjo.
Baca: Egoisme Daerah Disebut Picu Federalisme
Dia mengkritik sejumlah program yang dianggap tidak optimal. Misalnya soal pelayanan kesehatan di Papua. Provinsi itu menganggarkan Rp2,4 triliun untuk mengobati orang sakit. Jumlah tersebut, kata Tjahjo, 10 kali lipat penganggaran program kesehatan di Pulau Jawa.
"Satu orang di Papua dianggarkan Rp24 juta untuk kesehatan, tapi netesnya ke masyarakat enggak lebih dari 10 persen. Ini kenapa? Apakah masalah konektivitas atau bagaimana," sebut dia.
Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini juga mengingatkan peserta rapat mengenai aspek perencanaan. Mereka harus memahami titik potensial korupsi dan fokus serta komitmen terhadap program.
"Pahami area rawan korupsi dan pastikan program berjalan sesuai rencana," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
