KSP: Pemindahan Ibu Kota untuk Keseimbangan Pembangunan

Jakarta: Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bertujuan untuk keseimbangan pembangunan. Pemindahan IKN juga terkiat semangat Indonesia sentris. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong menjelaskan selama ini pembangunan dan hasilnya terlalu berat ke barat, khususnya Jawa. Hal ini memunculkan istilah Jawa sentris. "Akan terus seperti ini kalau kita tidak melakukan perimbangan pembangunan. Dengan adanya pemindahan IKN, maka episentrum pembangunan akan diseimbangkan, akan muncul episentrum pembangunan baru di Kalimantan dan Sulawesi," kata Wandy Tuturoong, melalui keterangan tertulis, Rabu, 26 Januari 2022. Sehingga, jarak ketertinggalan dari Indonesia bagian barat dan Jawa bisa lebih pendek. Selain itu, kata Wandy, pemindahan IKN terkait bagaimana mewujudkan cita-cita Indonesia Maju pada 2045.  "Dengan adanya IKN sebagai kota yang smart, green, beautiful, dan sustainable, maka harapan tentang Indonesia Maju tidak menjadi konsep belaka. Tapi menjadi showcase yang bisa ditiru oleh kota-kota lain di Indonesia, bahkan dunia," kata Wandy. Baca: Menko Airlangga: Dana PEN Bukan untuk Pembangunan Ibu Kota Negara Menurut dia, masyarakat yang salah persepsi atau belum mengetahui soal visi dan alasan pemindahan IKN perlu mendapatkan sosialisasi. Wandy memberikan contoh sejumlah negara yang berhasil memindahkan ibu kota negara seperti Kazakhstan, Brasil, Malaysia, Australia, dan Amerika Serikat.  "Semua memang punya konteks yang berbeda masing-masing. Tapi kita juga punya konteks sendiri dan kita yakin pilihan pemindahan IKN itu akan membawa kebaikan dan kemajuan bangsa, terutama menyambut 100 tahun Indonesia pada 2045," kata dia.   Anggota Pansus RUU IKN, Zulfikar Arse Sadikin, menilai pemindahan IKN untuk mengembalikan kesadaran semua bahwa Indonesia ternyata terdiri dari banyak pulau. Menurutnya, pemindahan Ibu Kota Negara akan mempercepat sekaligus memperkokoh wawasan Nusantara.  "Dan ke depan melihat Indonesia itu harus melihat semua pulau, tidak melihat hanya Jawa. Bangunan keindonesiaan kita itu akan semakin nampak nanti ketika kita pindah ibu kota," kata Zulfikar. Keuntungan lain, tambah dia, pemindahan IKN ini akan mempercepat pemerataan. "Kita memandangnya dari tengah akhirnya kan. Kalimantan kan tengah. Bayangkan tuh kalau sisi timur Kalimantan kayak Pantura, sisi barat Kalimantan kayak Pantura, mempercepat juga Sulawesi, Maluku, dan Papua," ujarnya. Menurut dia, pemerataan itu akan lambat dicapai jika IKN di Jakarta. "Karena mindset kita itu Indonesia itu Jawa. Kalau ini kita pindah, mindset kita makin terbuka, sehingga kita dituntut untuk perhatikan semua pulau dan akhirnya itu membuat kita memeratakan pembangunan semua wilayah merasakan peningkatan kemajuan dan kesejahteraan," kata anggota Komisi II DPR ini. Baca: Bukan Maksud Menghina, Ini Makna Kalimantan 'Tempat Jin Buang Anak' Versi Edy Mulyadi Zulfikar mengatakan wacana pemindahan IKN sudah muncul sejak presiden sebelum Jokowi. Presiden Soekarno pada 1957 menggagas pemindahan IKN ke Palangka Raya, saat meresmikan kota tersebut sebagai Ibu Kota Kalimantan Tengah.