Pemerintah Diminta Jujur Soal Data Penyebaran Covid-19

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah jujur dengan data penyebaran covid-19 di Tanah Air. Puan tidak mau ada data penyebaran yang ditutupi karena hanya ingin pandemi cepat berakhir. "Dalam situasi krusial ini, jangan pernah sekali-kali mempermainkan data, misalnya dengan menurunkan testing agar laju penularan seolah-olah tampak terkendali," kata Puan melalui keterangan tertulis, Senin, 26 Juli 2021. Puan mengatakan data sesungguhnya harus diungkap agar masyarakat mengetahui kondisi yang sedang terjadi di Indonesia. Pemerintah harus tetap membuka data itu meski kenyataan pahit. Dia juga meminta pemerintah terus menggencarkan penelusuran kontak pasien covid-19. Penelusuran kontak tidak boleh dilonggarkan. "Dalam kondisi seperti ini, penurunan jumlah testing dan tracing tidak boleh terjadi dengan alasan apa pun," ujar Puan. Baca: Ketua DPR Mewanti-Wanti Pelonggaran PPKM Sebelumnya, berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebanyak empat provinsi di Jawa dan Bali telah melaporkan penurunan kasus covid-19. Hal itu terjadi pada 23-24 Juli 2021. Juru bicara Vaksin Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan progres tersebut tidak dapat langsung disimpulkan. Setiap daerah harus meningkatkan testing mencapi 300 sampai 400 ribu orang per hari. "(Testing 400 ribu orang) baru betul-betul lihat penurunannya semu atau bener laju penurunan. Jadi harus dilihat positivity rate-nya," ujar Siti kepada Medcom.id, di Jakarta, Minggu, 25 Juli 2021. Nadia menilai apabila testing telah mencapai 400 ribu orang per hari dan kasus turun, dapat dipastikan terjadi penurunan kasus covid-19. Saat ini, testing baru mencapai 200 ribu orang per hari. Sebanyak empat provinsi yang mengalami penurunan dari 23-24 Juli 2021 ialah Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali. Kemudian, DKI Jakarta, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan kasus covid-19.