Wakil Ketua Komisi III DPR itu menyebut permintaan konstituennya tak henti menyampaikan aspirasi saat melakukan kegiatan di lapangan. “Aspirasi rakyat pada kepentingan di wilayahnya itu luar biasa permintaannya, minta ambulans, biaya sekolah, biaya gratis,” kata Sahroni dalam tayangan Hot Room di Metro TV pada Rabu, 22 September 2021.
Sahroni tak jarang menerima tuntutan rakyat yang akhirnya tak bisa terpenuhi. Para wakil rakyat kemudian menyerap aspirasi tersebut untuk disampaikan ke DPR melalui masing-masing fraksi.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Dana aspirasi kemudian digunakan untuk membantu masyarakat. Dia memastikan seluruh fasilitas pendanaan bagi anggota dewan dapat dipertanggungjawabkan.
“Laporan itu dan semua lengkap karena semua di videoin. Jadi ke fraksi, ke Sekretariat DPR, lalu ke laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” jelas Sahroni.
Baca: Kritik Pedas Sujiwo Tejo soal Gaji Dewan: Harusnya Lebih Kecil dari Rakyat
Sahroni menerangkan berbagai laporan keuangan dan dana yang digunakan wakil rakyat selalu diaudit BPK. Namun, ia mengakui tidak semua anggota dewan menggunakan seluruh dana tersebut untuk kepentingan rakyat.
Polemik gaji, tunjangan, dan beragam dana dewan ini muncul saat anggota Komisi IX DPR Krisdayanti 'bernyanyi'. Dia mengaku dua kali menerima gaji dalam sebulan. Gaji pokok sebesar Rp16 juta dan gaji tunjangan Rp59 juta.
Publik semakin gaduh saat dia menyebut dana reses yang diterima dewan mencapai Rp450 juta. Belum lagi dana kunjungan ke daerah pemilihan sebanyak Rp 140 juta. (Nadia Ayu)
