Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung penuh pernyataan Imam Agung Al Azhar Mesir, Sheikh Ahmed al-Tayeb yang menyebut poligami tidak adil bagi perempuan dan anak-anak. Pemikiran al-Tayeb senafas dengan PSI yang menolak poligami di tanah air.
"Pernyataan beliau soal poligami yang merupakan ketidakadilan bagi perempuan dan anak-anak sesuai dengan perjuangan PSI yang ingin melarang poligami bagi kader PSI dan ASN di Indonesia," kata juru bicara PSI Dara Nasution melalui keterangan tertulis, Senin, 4 Maret 2019.
Dara menyebut larangan poligami secara terbatas merupakan hasil dari penelitian empiris dan rekomendasi dari sejumlah lembaga dan pihak terkait. Di antaranya, Komnas Perempuan, LBH Apik, Yayasan Puan Amal Hayati, Rahima dan lainnya yang menemukan dampak poligami.
"Dampak poligami berupa penelantaran anak dan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga," ujarnya.
(Baca: Imam Al-Azhar Sebut Poligami Tidak Adil bagi Perempuan)
Menurut Dara, penolakan poligami dari partainya hanya sebagai bentuk memperjuangkan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak dan keluarga. PSI menyerahkan fatwa keagamaan kepada pihak yang lebih berwenang terkait hal tersebut.
Dara mengatakan pernyataan al-Tayeb sebenarnya melanjutkan fatwa dari Mufti Mesir pada awal abad ke-20, Syaikh Muhammad Abduh. Di mana fatwa itu meminta hakim agama melarang poligami karena banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan poligami.
"Fatwa Syaikh Abduh ini kemudian menjadi dasar Tunisia, yang merupakan negara Islam, hingga saat ini melarang poligami," pungkas Dara.
Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung penuh pernyataan Imam Agung Al Azhar Mesir, Sheikh Ahmed al-Tayeb yang menyebut poligami tidak adil bagi perempuan dan anak-anak. Pemikiran al-Tayeb senafas dengan PSI yang menolak poligami di tanah air.
"Pernyataan beliau soal poligami yang merupakan ketidakadilan bagi perempuan dan anak-anak sesuai dengan perjuangan PSI yang ingin melarang poligami bagi kader PSI dan ASN di Indonesia," kata juru bicara PSI Dara Nasution melalui keterangan tertulis, Senin, 4 Maret 2019.
Dara menyebut larangan poligami secara terbatas merupakan hasil dari penelitian empiris dan rekomendasi dari sejumlah lembaga dan pihak terkait. Di antaranya, Komnas Perempuan, LBH Apik, Yayasan Puan Amal Hayati, Rahima dan lainnya yang menemukan dampak poligami.
"Dampak poligami berupa penelantaran anak dan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga," ujarnya.
(
Baca: Imam Al-Azhar Sebut Poligami Tidak Adil bagi Perempuan)
Menurut Dara, penolakan poligami dari partainya hanya sebagai bentuk memperjuangkan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak dan keluarga. PSI menyerahkan fatwa keagamaan kepada pihak yang lebih berwenang terkait hal tersebut.
Dara mengatakan pernyataan al-Tayeb sebenarnya melanjutkan fatwa dari Mufti Mesir pada awal abad ke-20, Syaikh Muhammad Abduh. Di mana fatwa itu meminta hakim agama melarang poligami karena banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan poligami.
"Fatwa Syaikh Abduh ini kemudian menjadi dasar Tunisia, yang merupakan negara Islam, hingga saat ini melarang poligami," pungkas Dara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(JMS)
