KPU: Anggaran Sarpras Pemilu 2024 Baru Disetujui 17,4%

Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yulianto Sudrajat mengatakan pemerintah baru menyetujui 17,4 persen dari seluruh anggaran sarana dan prasarana Pemilu 2024. Sisanya belum disetujui pemerintah. Padahal menurutnya, anggaran tersebut penting untuk memperbaiki fasilitas pendukung Pemilu di kabupaten/kota seluruh Indonesia. Anggaran 17,4 persen tersebut meliputi dukungan teknologi informasi dan operasional perkantoran.  "Untuk sementara belum disetujui, hanya disetujui 17,4 persen," kata Yulianto di kantor KPU, Jakarta, Selasa, 2 Agustus 2022.   Ia menjelaskan, anggaran ini tidak termasuk dalam tambahan Rp1,24 triliun yang disetujui oleh Kementerian Keuangan pada 26 Juli lalu. Yulianto mengaku KPU sangat membutuhkan dukungan sarana dan prasarana karena kantor KPU di sejumlah daerah memerlukan perbaikan. Pos anggaran, lanjut Yulianto, sangat penting untuk mendukung jalannya pemilu, mulai dari pendaftaran hingga verifikasi partai politik. Yulianto berharap pemerintah optimal mendukung penyelenggaraan pemilu dengan mencairkan anggaran yang diajukan KPU secara penuh. "Kami memohon dukungan pemerintah agar lebih dioptimalkan, semua sudah melalui persetujuan DPR, kemudian di Banggar dan berikutnya di pemerintah," tutupnya. (Valerie Augustine Budianto)