Halte Bus TransJakarta Sarinah hangus dibakar pengunjuk rasa penolak pengesahan UU Cipta Kerja di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2020. Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Halte Bus TransJakarta Sarinah hangus dibakar pengunjuk rasa penolak pengesahan UU Cipta Kerja di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2020. Foto: Antara/Aditya Pradana Putra

Ketertiban Sosial Harus Jadi Prioritas Bersama

Nasional Omnibus Law Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja
K. Yudha Wirakusuma • 16 Oktober 2020 01:22
Jakarta: Ketua Setara Institute Hendardi mengakui unjuk rasa menjadi salah satu instrumen hak asasi manusia dalam menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Namun, dia mengajak masyarakat yang tidak puas mengambil langkah-langkah sesuai sistem ketatanegaraan.
 
"Kebebasan harus dijalankan dengan tidak melanggar pembatasan-pembatasan yang sudah ditetapkan, seperti larangan melakukan perusakan, tidak menimbulkan anarki sosial, tidak mengganggu ketertiban umum dan lain sebagainya," tutur Hendardi dalam keterangannya, Kamis, 15 Oktober 2020.
 
Menurut dia, jika unjuk rasa menolak omnibus law berpotensi menimbulkan anarki sosial, penegak hukum memiliki kewajiban untuk mencegah serta menindaknya. Tindakan-tindakan tersebut mesti dilakukan dengan cara-cara yang benar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Aksi dengan kekerasan yang terjadi di beberapa tempat pada 5-7 Oktober 2020 semestinya memberikan pembelajaran bagi semua pihak untuk menahan diri dalam menyampaikan aspirasinya," tegas dia.
 
Peristiwa awal Oktober ini, sambung dia, juga menggambarkan aksi dalam jumlah massa yang besar hampir pasti mengundang conflict entrepreneur. Mereka yakni pihak yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu.
 
"Penyebaran informasi terkait rencana aksi lanjutan dengan agenda-agenda yang melampaui dari isu UU Cipta Kerja di tengah masyarakat telah menimbulkan keresahan dan ketakutan," urai Hendardi.
 
Baca: Polda Metro Pastikan Ikut Demo Tak Akan Tercatat di SKCK
 
Dia meminta unjuk rasa dengan agenda-agenda ekstrakonstitusional dicegah dengan tindakan hukum yang akuntabel. Percampuran kepentingan dan agenda aksi oleh berbagai komponen masyarakat telah menggambarkan unjuk rasa yang digelar baru-baru ini memiliki kerentanan lebih luas mengganggu ketertiban sosial.
 
"Untuk kembali memusatkan energi penolakan terhadap UU Cipta Kerja, elemen masyarakat dapat menggunakan mekanisme yang tersedia dalam sistem ketatanegaraan kita, yakni menguji pasal-pasal yang kontroversial itu ke meja Mahkamah Konstitusi (MK)," papar dia.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif