Pemerintah Diminta Percepat Penyaluran Bansos

Jakarta: Pemerintah diminta mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Bantuan tersebut dibutuhkan bagi masyarakat yang terdampak PPKM darurat. "Segera masyarakat yang terdampak ekonomi, kebutuhan dasarnya (dibantu) bantuan sosial, seperti beras dan kebutuhan sembako," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily kepada Medcom.id, Rabu, 14 Juli 2021. Politikus Partai Golkar itu menyampaikan PPKM darurat berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat kelompok menengah ke bawah. Alhasil, program bantuan Kementerian Sosial (Kemensos) perlu segera disalurkan. "Jangan sampai PPKM darurat membuat masyarakat semakin sulit hidupnya," ungkap dia. Baca: Bansos Tunai DKI Disalurkan Pekan Ketiga Juli 2021 Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Netty Prasetiyani Aher mengkritisi program bansos PPKM darurat yang terlambat dicairkan. Bansos tunasi baru dicairkan usai 10 hari penerapan PPKM darurat. "Seharusnya bansos dicairkan sebelum pemberlakukan PPKM Darurat," kata Netty. Di sisi lain, masyarakat sudah menerima kabar PPKM darurat akan diperpanjang. Kabar ini dinilai akan memengaruhi mentalitas rakyat kecil yang bergantung pada pemasukan harian. "Rakyat kecil tentu panik dan bingung memikirkan bagaimana harus bertahan hidup di tengah pembatasan, sementara bantuan sosial yang dijanjikan terlambat dicairkan dan jumlahnya juga kurang memadai," ujar Netty. Pemerintah membuat program bantuan kepada 10 juta penerima bantuan sosial tunai (BST) selama PPKM darurat. Anggaran yang disediakan mencapai Rp6,1 triliun. "Sampai semester satu kita sudah berikan untuk empat bulan, jadi nanti total bantuan sosial tunai ini akan mencapai Rp18 triliun untuk 10 juta (penerima). Untuk dua bulan ini, Juli-Agustus, mereka akan mendapatkan bantuan sosial tunai," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, Selasa, 13 Juli 2021.