Petugas keamanan berjaga di depan kantor BPJS Kesehatan di Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 13 Mei 2020. Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Petugas keamanan berjaga di depan kantor BPJS Kesehatan di Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 13 Mei 2020. Foto: Antara/Dhemas Reviyanto

Legislator Minta Penaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibatalkan

Nasional BPJS Kesehatan berita dpr
Theofilus Ifan Sucipto • 15 Mei 2020 11:17
Jakarta: Pemerintah diminta membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan berisikan penaikan iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan itu dikritik legislatif.
 
“Perpres itu tidak mengindahkan pendapat dan anjuran yang disampaikan oleh DPR,” kata anggota Komisi IX Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Jumat, 15 Mei 2020.
 
Menurut dia, DPR telah menyampaikan keberatan terhadap rencana penaikan iuran BPJS Kesehatan. Penaikan iuran dirasa tidak tepat di tengah pandemi virus korona (covid-19) yang memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Pemerintah malah menaikkan iuran padahal masyarakat di mana-mana sedang kesusahan,” ujar Saleh.
 
Selain itu, Saleh menilai pemerintah tidak patuh pada putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7/P/HUM/2020 yang membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PerpresNomor 82 Tahun 2018. Hal itu dapat menggerus kepercayaan publik.
 
Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR itu menekankan putusan MA bersifat final dan mengikat terhadap semua orang. Hal itu juga berlaku kepada Presiden Joko Widodo.
 
“Masyarakat berharap agar pemerintah mengikuti putusan MA. Namun kenyataannya, pemerintah malah kembali menaikkan iuran,” tutur Saleh.
 
Penaikan iuran BPJS Kesehatan, lanjut Saleh, dikhawatirkan menimbulkan masalah baru. Ada potensi masyarakat pindah kelas seperti masyarakat dari kelas I dan II mutasi bersama ke kelas III.
 
Baca: BPJS Kesehatan Harus Berikan Relaksasi Selama Pandemi
 
”Bisa juga orang enggan membayar iuran bahkan tidak mau mendaftar jadi peserta mandiri,” ucap Saleh.
 
Presiden Joko Widodo menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai Juli 2020. Keputusan tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
 
Beleid itu mengatur tentang perubahan iuran mengikuti putusan MA Nomor 7P/HUM/2020. Iuran kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per bulan. Iuran kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu. Sementara itu, iuran kelas III naik menjadi Rp35 ribu per bulan pada 2021.
 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif