PKS Berkomitmen Menolak Pembahasan RUU HIP

Jakarta: Pemerintah memutuskan menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut baik langkah tersebut. "Fraksi menilai penundaan ini sebagai langkah positif yang dilakukan Pemerintah," kata Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Netty Prasetiyani kepada Medcom.id, Rabu, 17 Juni 2020. Anggota Komisi IX DPR itu memastikan Fraksi PKS tak akan mengambil bagian dalam pembahasan RUU HIP selama catatannya tidak diakomodasi pengusul. "Fraksi PKS tetap menolak (pembahasan) selama catatan PKS tentang RUU ini tidak diperhatikan. Kapan pun itu dibahas, sekarang atau setelah ditunda nanti," kata dia. Dia menyampaikan ada beberapa catatan yang disoroti PKS terhadap RUU HIP. Pertama, tidak dimasukannya TAP MPR Nomor XXV Tahun 1966 tentang larangan penyebaran paham komunisme di Indonesia. "Jadi wajar jika banyak pihak yang menduga adanya penyusupan kepentingan politik tertentu untuk melegalkan paham komunisme/marxisme-leninisme di Indonesia yang sudah dilarang melalui TAP MPRS XXV/1966," terang dia. PKS juga mendesak agar materi pada Pasal 7 RUU HIP dihapus. Keberadaan ketentuan yang ingin menjadikan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila itu dinilai telah mengkhianati pendiri bangsa. "Artinya kita kembali mengulang perdebatan yang seharusnya sudah final, yakni Pancasila dengan lima sila. Kita mundur lagi ke belakang dan mendistorsi Pancasila itu sendiri," sebut dia. Baca: DPR Tunda Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Partai besutan Sohibul Iman itu mempertanyakan urgensi pembentukan kementerian/lembaga baru dalam RUU HIP. Pembentukan itu tercantum dalam Pasal 38 ayat (2) RUU HIP. "Pembentukan lembaga tersebut tidak tepat, karena negara sudah memiliki Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berada di bawah Presiden. Harusnya ini sudah cukup dan tidak perlu membentuk kementerian atau badan baru di tengah semangat efisiensi yang disuarakan oleh Presiden Jokowi," ujar dia.