Jakarta: Elite politik diminta tidak membuat gaduh penanganan virus korona (covid-19). Para pejabat harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
“Meminta elite politik baik jajaran partai politik atau masyarakat tidak memanfaatkan covid-19 sebagai komoditas politik,” kata Sekretaris Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, dalam konferensi pers virtual, Senin, 21 September 2020.
Menurut dia, pandemi covid-19 memprihatinkan. Virus yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok, itu sudah menyerang 244.676 orang di Tanah Air.
Virus berbahaya yang menyerang sistem pernapasan ini membunuh 9.553 pasien di Indonesia.Abdul mengingatkan tingkah elite politik yang sembrono hanya memperkeruh suasana.
“Seyogianya menahan diri dari polemik yang tidak substantif,” ujar dia.
Abdul meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju tidak membuat kebijakan yang kontroversial. Mereka juga diminta tidak menyampaikan pernyataan meresahkan.
“Karena tenaga kesehatan Indonesia telah berjuang keras dengan pertaruhan jiwa dan raga menangani covid-19,” ujar dia.
Selain itu, Abdul mendorong DPR menunda pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang menimbulkan kegaduhan. Salah satuny, RUU Cipta Kerja (Ciptaker).
Baca: Kasus Positif Covid-19 Sepekan PSBB di DKI Fluktuatif
DPR, kata Abdul, sebaiknya fokus mengawasi penggunaan anggaran. Dengan begitu, penanganan covid-19 efektif dan pandemi segera berakhir.
“Saatnya anggota DPR dan elite politik bertanggung jawab dan moral dan politik dalam menyelesaikan masalah bangsa yang mendesak dan darurat,” tegas dia.
Jakarta: Elite politik diminta tidak membuat gaduh penanganan virus korona (
covid-19). Para pejabat harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
“Meminta elite politik baik jajaran partai politik atau masyarakat tidak memanfaatkan covid-19 sebagai komoditas politik,” kata Sekretaris Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, dalam konferensi pers virtual, Senin, 21 September 2020.
Menurut dia, pandemi covid-19 memprihatinkan. Virus yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok, itu sudah menyerang 244.676 orang di Tanah Air.
Virus berbahaya yang menyerang sistem pernapasan ini membunuh 9.553 pasien di Indonesia.Abdul mengingatkan tingkah elite politik yang sembrono hanya memperkeruh suasana.
“Seyogianya menahan diri dari polemik yang tidak substantif,” ujar dia.
Abdul meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju tidak membuat kebijakan yang kontroversial. Mereka juga diminta tidak menyampaikan pernyataan meresahkan.
“Karena tenaga kesehatan Indonesia telah berjuang keras dengan pertaruhan jiwa dan raga menangani covid-19,” ujar dia.
Selain itu, Abdul mendorong DPR menunda pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang menimbulkan kegaduhan. Salah satuny, RUU Cipta Kerja (Ciptaker).
Baca:
Kasus Positif Covid-19 Sepekan PSBB di DKI Fluktuatif
DPR, kata Abdul, sebaiknya fokus mengawasi penggunaan anggaran. Dengan begitu, penanganan covid-19 efektif dan
pandemi segera berakhir.
“Saatnya anggota DPR dan elite politik bertanggung jawab dan moral dan politik dalam menyelesaikan masalah bangsa yang mendesak dan darurat,” tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
