Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Foto: MI/Pius Erlangga.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Foto: MI/Pius Erlangga.

FPI Belum Lengkapi 10 Syarat Perpanjangan Izin

Nasional ormas fpi
Damar Iradat • 09 Juli 2019 05:30
Jakarta: Front Pembela Islam (FPI) masih belum melengkapi 10 dari 20 syarat administrasi dalam permohonan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai organisasi kemasyarakatan. Sebelumnya, SKT FPI diketahui habis sejak 20 Juni 2019.
 
"Laporan Dirjen kami dari 20 persyaratan baru diserahkan 10 persyaratan, kan kami harus menunggu dulu dong, menunggu dulu persyaratan lengkap," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Istana Kepresidenan Bogor, Senin, 8 Juli 2019.
 
Tjahjo mengatakan, beberapa syarat yang belum dilengkapi di antaranya yakni Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan susunan kepengurusan yang belum ditandatangani.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Misalnya menyerahkan anggaran dasar, rumah tangga kok enggak diteken. Terus susunan kepengurusannya enggak ada tanda tangannya," ujarnya.
 
Baca juga:Pemerintah Evaluasi Status FPI sebagai Ormas
 
Menurut dia, Kemendagri berhak mempertanyakan syarat yang belum dilengkapi oleh setiap ormas yang mengajukan perpanjangan SKT, dalam hal ini termasuk FPI. Menurut dia, untuk mendapat perpanjangan SKT, FPI harus memenuhi syarat-syarat tersebut.
 
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyangkal jika hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi pemerintah terhadap FPI. Ia menjamin, semua ormas diperlakukan sama ketika mengajukan perpanjangan SKT.
 
"Enggak ada. Semua ada evaluasi, ada track recordnya," ujarnya.
 
Izin ormas FPI ditandai dengan nomor Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. SKT FPI berlaku sejak 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019.
 
Adapun terkait berakhirnya izin FPI ini ramai diperbincangkan warganet. Terutama ketika muncul petisi di Change.org yang menyoal perpanjangan izin FPI.
 
Seorang dengan akun 'Ira Bisyir' membuat petisi agar perpanjangan izin FPI tak disetujui. Alasannya, FPI dianggap organisasi radikal yang mendukung kekerasan dan pro terhadap organisasi yang telah dibubarkan, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
 

(BOW)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif