Ilustrasi BPJS Kesehatan. ANT/Risky Andrianto.
Ilustrasi BPJS Kesehatan. ANT/Risky Andrianto.

BPJS Kesehatan Harus Tingkatkan Kualitas Layanan

Nasional BPJS Kesehatan
Nur Azizah • 04 November 2019 11:18
Jakarta: Politikus Partai NasDem Okky Asokawati menyebut penaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak diiringi jaminan perbaikan layanan. BPJS belum menjelaskan keuntungan yang diperoleh warga dengan kenaikan iuran itu.
 
"Hingga H-2 bulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, namun BPJS Kesehatan belum menyampaikan ke publik tentang benefit yang akan diperoleh masyarakat atas kenaikan ini," kata Okky di Jakarta, Senin, 4 November 2019.
 
Pemerintah seharusnya menjabarkan peningkatan layanan setelah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Tapi, langkah itu tak dilakukan. Pemerintah justru menyampaikan narasi yang ditangkap negatif oleh masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sayangnya, BPJS Kesehatan dan pemerintah justru menghadirkan narasi represif terkait dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini. Misalnya, bagi yang telat membayar maka akan berdampak pada pengurusan SIM dan Paspor," sebut Okky.
 
Okky meminta BPJS Kesehatan membuka rencana kerja kepada publik. BPJS Kesehatan juga harus aktif menanggapi respons publik dengan meningkatkan pelayanan.
 
"Semestinya, seiring kenaikan iuran BPJS Kesehatan pemerintah dan BPJS memastikan ke publik akan terdapat perbaikan yang mendasar atas layanan BPJS Kesehatan, bukan justru menakut-nakuti dengan rencana penerbitan Inpres soal ketaatan pembayaran," keluhnya.
 
Okky mengaku mendengar banyak keluhan soal BPJS Kesehatan. Mulai sulit mendapat kamar hingga minimnya ketersediaan obat. Anggota Komisi IX DPR ini meminta BPJS menjamin masalah tersebut tidak muncul jika iuran BPJS naik hingga 100 persen.
 
"Pemerintah dan BPJS Kesehatan seharusnya meyakinkan publik seiring kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak ada lagi masalah di lapangan khususnya layanan terhadap peserta," jelas Okky.
 
Okky berharap pemerintah memastikan perbaikan layanan BPJS Kesehatan menjelang pemberlakukan kenaikan iuran pada Januari 2020.
 
"Ada sisa waktu dua bulan sebelum realisasi kenaikan iuran BPJS Kesehatan, pemerintah diharapkan menyampaikan blue print perubahan pelayanan BPJS Kesehatan ke publik, bukan dengan narasi represif, tentu publik akan antipati," pungkas Okky.
 

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif