Airlangga Rekomendasikan Pileg dan Pilpres Dipisah

Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merekomendasikan pemisahan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Airlangga meminta Partai Golkar memperjuangan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. "Partai Golkar perlu memperjuangkan perubahan undang-undang Pemilu, memisahkan kembali antara pemilu legislatif dan pemilu presiden," kata Airlangga dalam pidato pertanggungjawabannya di Munas X Partai Golkar, Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2019. Airlangga juga meminta sistem pemilihan legislatif dievaluasi. Ia meminta pileg menggunakan sistem proporsional tertutup. Saat ini, pileg menggunakan sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka lebih mengutamakan suara individu ketimbang suara partai. Sementara sistem proporsional tertutup partai berhak menentukan kader yang bakal duduk di parlemen. Calon legislatif terpilih ditentukan nomor urut yang ditetapkan partai. Airlangga yakin sistem proporsional tertutup bisa mengembalikan kejayaan Partai Golkar. Sistem ini terakhir kali diterapkan di Pemilu 2004. Airlangga juga memperhatikan pemantapan ideologi Pancasila. Dalam rekomendasinya, Airlangga ingin basis partai diperkuat hingga ke pelosok daerah. "Mencegah berkembangnya paham anti-Pancasila, seperti radikalisme dan sikap-sikap intoleran berkembang di masyarakat khususnya di kalangan anak muda sebagai pembela dan pengamal Pancasila. Saatnya Partai Golkar memperjuangkan lahirnya yang mengatur tentang pemantapan idelogi Pancasila," pungkasnya.