Revisi UU Narkotika Jadi Solusi Kelebihan Kapasitas Penjara

Jakarta: Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mulai dibahas. Selain mengakomodasi jenis narkotika baru dan perumusan konsepsi atau pengertian, revisi UU Narkotika dilakukan untuk mengatasi kelebihan kapasitas penjara di Indonesia.
 
"Selama ini pengalaman kami menunjukkan bahwa overcapacity penjara banyak terjadi oleh karena pengguna banyak yang di dalam (penjara)," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Maret 2022.
 
Baca: Revisi UU Narkotika Fokus Bedakan Bandar dan Penyalahguna Narkoba
Dia menyampaikan para pengguna narkoba seharusnya direhabilitasi. Penjara tidak menyelesaikan permasalahan pengguna narkoba. 
 
"Semakin dia di dalam (penjara) semakin persoalan buat kita, itu saja sebetulnya," ungkap Yasonna.
 
Dia mengatakan rehabilitasi bakal melibatkan peran orang tua atau orang terdekat. Jika kesempatan itu tak diambil, maka pemenjaraan baru dilakukan.
 
Menurut Yasonna, ketentuan rehabilitasi bakal diatur secara komperhensif. Proses rehabilitasi juga melalui proses asesmen yang dilakukan tim. 
 
"Tentunya tidak sembarangan, itu kan harus melalui asesmen, supaya jangan ada permainanlah dalam menentukan itu," ujar Yasonna.