Jakarta: Menteri BUMN Erick Thohir diminta mengevaluasi kinerja Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Erick bisa mencopot Ahok agar tak ada lagi kegaduhan di internal Pertamina.
"Saya kira tidak berlebihan kalau Erick Thohir harus mencari pengganti BTP dan tidak melibatkan tokoh politik dalam internal Pertamina. Pertamina ini kan BUMN strategis. Artinya kalau tidak tepat orang yang mengisi akan merusak reputasi," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra kepada wartawan, Rabu, 29 Desember 2021.
Dedi menyebut Erick harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertama Ahok tidak berhasil menunjukkan kinerjanya sebagai komisaris utama dan meningkatkan produktivitas Pertamina. Kemudian, kata Dedi, kegaduhan yang ditimbulkan Ahok bisa menurunkan kepercayaan publik kepada Pertamina.
"Itu juga berdampak kepercayaan publik ke pemerintah. Dengan dua indikasi itu saya kira, perlu bagi Erick Thohir mengevaluasi kinerja kehadiran dari BTP," ujarnya.
Baca: Klaim Punya Dokumen Dugaan Korupsi, GIB Bakal Laporkan Ahok ke KPK
Dedi menilai Ahok selaku komisaris utama juga melakukan tindakan yang melampaui batas. Seperti mengomentari sesuatu hal yang menjadi tugas direksi. Menurut dia, kapasitas Ahok bukan sebagai komisaris tetapi politisi yang berada di BUMN.
"Ini bisa mengganggu produktivitas. Kehadiran BTP membuat disharmoni dengan jajaran direksi lain, misalnya BTP berselisih pandang sesama komisaris terkait rencana mogok pekarja pegawai pertamina. Bahkan juga melakukan kritik kepada direksi yang semestinya kritik itu betul memang wilayahnya BTP tapi tidak di luar publik, misalnya di dalam rapat," kata dia.
Jakarta: Menteri BUMN
Erick Thohir diminta mengevaluasi kinerja Komisaris Utama PT Pertamina
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Erick bisa mencopot Ahok agar tak ada lagi kegaduhan di internal Pertamina.
"Saya kira tidak berlebihan kalau Erick Thohir harus mencari pengganti BTP dan tidak melibatkan tokoh politik dalam internal Pertamina. Pertamina ini kan BUMN strategis. Artinya kalau tidak tepat orang yang mengisi akan merusak reputasi," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra kepada wartawan, Rabu, 29 Desember 2021.
Dedi menyebut Erick harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertama Ahok tidak berhasil menunjukkan kinerjanya sebagai komisaris utama dan meningkatkan produktivitas
Pertamina. Kemudian, kata Dedi, kegaduhan yang ditimbulkan Ahok bisa menurunkan kepercayaan publik kepada Pertamina.
"Itu juga berdampak kepercayaan publik ke pemerintah. Dengan dua indikasi itu saya kira, perlu bagi Erick Thohir mengevaluasi kinerja kehadiran dari BTP," ujarnya.
Baca:
Klaim Punya Dokumen Dugaan Korupsi, GIB Bakal Laporkan Ahok ke KPK
Dedi menilai Ahok selaku komisaris utama juga melakukan tindakan yang melampaui batas. Seperti mengomentari sesuatu hal yang menjadi tugas direksi. Menurut dia, kapasitas Ahok bukan sebagai komisaris tetapi politisi yang berada di BUMN.
"Ini bisa mengganggu produktivitas. Kehadiran BTP membuat disharmoni dengan jajaran direksi lain, misalnya BTP berselisih pandang sesama komisaris terkait rencana mogok pekarja pegawai pertamina. Bahkan juga melakukan kritik kepada direksi yang semestinya kritik itu betul memang wilayahnya BTP tapi tidak di luar publik, misalnya di dalam rapat," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
