Jakarta: Mayoritas partai politik belum mendeklarasikan calon presiden (capres) yang bakal diusung pada Pemilhan Presiden (Pilpres) 2024. Baru Partai Golkar yang terang-terangan mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres.
Direktur Eksekutif Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyampaikan untung rugi partai mendeklarasikan sosok capres, sesuai kondisi partai. Golkar misalnya, dianggap memiliki banyak keuntungan, terutama terkait sosialisasi.
"Artinya, banyak waktu yang bisa digunakan Golkar untuk sosialisasi, kampanye, dan konsilidasi kemenangan AH (Airlangga Hartarto)," kata Adi saat dihubungi, Rabu, 29 Desember 2021.
Baca: Tak Hanya Koalisi, PKB Ingin Capres Dideklarasikan Sesegera Mungkin
Meski dinilai memiliki keuntungan, pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu menyebut memenangkan Airlangga bukan pekerjaan gampang. Apalagi, elektabilitas Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian itu cukup rendah dalam sejumlah hasil survei.
Selain itu, deklarasi tersebut membuat Golkar kesulitan mencari teman koalisi. Sebab, partai peraih suara nasional terbanyak ketiga pada Pemilu 2019 itu sudah menetapkan harga mati Airlangga harus menjadi capres.
Hal itu, kata Adi, membuat partai lain ragu-ragu menjalin koalisi dengan Golkar terkait Pemilu 2024. Sebab, hanya tersisa dua pilihan yang harus diambil.
"Partai lain yang ingin mengajak koalisi pilihannya cuma dua, dukung AH tanpa syarat atau ajukan cawapres," ujar dia.
Lalu, bagaimana dengan partai besar lain seperti PDI Perjuangan dan Gerindra. Kedua partai ini dianggap memiliki peran sentral dalam Pilpres 2024.
Untuk PDI Perjuangan dinilai bakal mengambil pilihan mendeklarasikan sosok yang akan diusung pada menit akhir. Sebab, banyak apek yang harus dipertimbangkan.
Salah satunya harus memilih antara dua kader, yaitu Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Kedua tokoh tersebut memiliki kondisi yang cukup berbeda.
Puan tak memiliki elektabilitas bagus namun dianggap sebagai elite di partai. Kondisi berbeda dialami Ganjar, punya elektabilitas moncer tapi bukan elite partai.
Menurut Adi, PDI Perjuangan bakal memantau elektabilitas Puan dalam dua tahun mendatang. Jika elektabilitas tak kunjung meningkat, partai lambang banteng moncong putih itu bakal memilih kader lain yang akan diusung sebagai capres.
"Karena PDI Perjuangan akan realistis juga karena tidak mungkin memaksakan Puan maju tapi elektabilitas enggak bagus," kata dia.
Keputusan pada menit akhir tampaknya juga akan dilakukan Partai Gerindra. Namun, bukan karena ingin memantau elektabilitas Prabowo Subianto.
"Prabowo kan elektabilitas cukup tinggi, berbeda dengan kandidat lain," ungkap dia.
Diperkirakan, pertimbangan Gerindra mendeklarasikan sosok yang diusung pada menit akhir yaitu melihat siapa lawan Menteri Pertahanan (Menhan) itu pada Pilpres 2024. Jika lawan dianggap lemah, maka Prabowo bakal maju sebagai capres.
Hal berbeda jika lawan yang akan dihadapi nanti cukup kuat seperti Ganjar. Prabowo dinilai bakal mempertimbangkan bakal maju pada Pilpres 2024.
"Kalau lawannya tangguh, tren elektabilitas positif saya pikir Prabowo akan berpikir ulang untuk maju. Itu sebenarnya plus dan minusnya," ujar dia.
Sedangkan partai papan tengah dinilai tak terlalu terdampak deklarasi dini. Sebab, elektabilitas tokoh yang ditawarkan jalan di tempat.
Seperti Demokrat yang berencana mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ingin menawarkan Muhaimin Iskandar. Meski deklarasi dini dan mulai sosialisasi, kedua tokoh tersebut dinilai tak akan dilirik masyarakat.
"Meski sudah sosialisasi sejak awal orang gak terlalu menghitung," ujar Adi.
Jakarta: Mayoritas partai politik belum mendeklarasikan calon presiden (capres) yang bakal diusung pada Pemilhan Presiden (
Pilpres) 2024. Baru Partai Golkar yang terang-terangan mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres.
Direktur Eksekutif Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyampaikan untung rugi partai mendeklarasikan sosok capres, sesuai kondisi partai. Golkar misalnya, dianggap memiliki banyak keuntungan, terutama terkait sosialisasi.
"Artinya, banyak waktu yang bisa digunakan Golkar untuk sosialisasi, kampanye, dan konsilidasi kemenangan AH (Airlangga Hartarto)," kata Adi saat dihubungi, Rabu, 29 Desember 2021.
Baca:
Tak Hanya Koalisi, PKB Ingin Capres Dideklarasikan Sesegera Mungkin
Meski dinilai memiliki keuntungan, pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu menyebut memenangkan Airlangga bukan pekerjaan gampang. Apalagi, elektabilitas Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian itu cukup rendah dalam sejumlah hasil survei.
Selain itu, deklarasi tersebut membuat Golkar kesulitan mencari teman koalisi. Sebab, partai peraih suara nasional terbanyak ketiga pada
Pemilu 2019 itu sudah menetapkan harga mati Airlangga harus menjadi capres.
Hal itu, kata Adi, membuat partai lain ragu-ragu menjalin koalisi dengan Golkar terkait
Pemilu 2024. Sebab, hanya tersisa dua pilihan yang harus diambil.
"Partai lain yang ingin mengajak koalisi pilihannya cuma dua, dukung AH tanpa syarat atau ajukan cawapres," ujar dia.
Lalu, bagaimana dengan partai besar lain seperti PDI Perjuangan dan Gerindra. Kedua partai ini dianggap memiliki peran sentral dalam Pilpres 2024.
Untuk PDI Perjuangan dinilai bakal mengambil pilihan mendeklarasikan sosok yang akan diusung pada menit akhir. Sebab, banyak apek yang harus dipertimbangkan.
