Jakarta: Penunjukkan mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dinilai mampu membereskan persoalan mafia tanah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini menunjuk Hadi karena memiliki latar belakang militer.
"Pertanahan ini kan kaitannya juga dengan para mafia ya," kata Direktur Eksekutif Lingkar Mardani, Ray Rangkuti, dalam program Newsmaker Medcom.id bertajuk 'Reshuffle Kabinet Ubah Peta Politik?', Sabtu, 18 Juni 2022.
Hadi diharapkan ikut membereskan konflik agraria. Khususnya sengketa lahan antara warga lokal dan perusahaan.
Baca: Tak Terbukti ada 'Nama Besar' Kena Reshuffle
"Pertahanan ini juga terkait dengan penguasaan lahan pengusaha-pengusaha besar yang sedemikian rupa ya terkait dengan aset kepada tanah itu," ucap Ray.
Menurut Ray, Hadi juga diminta Kepala Negara untuk mempercepat berbagai persoalan registrasi tanah penduduk. Banyak tanah masyarakat yang belum bersertifikat.
"Mungkin salah satu keinginan presiden terkait dengan menteri yang sebelumnya adalah pencapaian untuk melakukan registrasi tanah penduduk. Selama ini yang kita yang kita kenal dengan istilah surat tanah gratis kepada masyarakat. Rasanya kalau itu memang presiden agak kecewa karena prosesnya agak lambat," ujar Ray.
Jakarta: Penunjukkan mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dinilai mampu membereskan persoalan
mafia tanah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini menunjuk Hadi karena memiliki latar belakang militer.
"Pertanahan ini kan kaitannya juga dengan para mafia ya," kata Direktur Eksekutif Lingkar Mardani, Ray Rangkuti, dalam program
Newsmaker Medcom.id bertajuk 'Reshuffle Kabinet Ubah Peta Politik?', Sabtu, 18 Juni 2022.
Hadi diharapkan ikut membereskan konflik agraria. Khususnya
sengketa lahan antara warga lokal dan perusahaan.
Baca:
Tak Terbukti ada 'Nama Besar' Kena Reshuffle
"Pertahanan ini juga terkait dengan penguasaan lahan pengusaha-pengusaha besar yang sedemikian rupa ya terkait dengan aset kepada tanah itu," ucap Ray.
Menurut Ray, Hadi juga diminta Kepala Negara untuk mempercepat berbagai persoalan registrasi tanah penduduk. Banyak tanah masyarakat yang belum bersertifikat.
"Mungkin salah satu keinginan presiden terkait dengan menteri yang sebelumnya adalah pencapaian untuk melakukan registrasi tanah penduduk. Selama ini yang kita yang kita kenal dengan istilah surat tanah gratis kepada masyarakat. Rasanya kalau itu memang presiden agak kecewa karena prosesnya agak lambat," ujar Ray.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
