Penundaan Pemilu Dinilai Mengorbankan Demokrasi

Jakarta: Usulan penundaan Pemilu 2024 menuai kritik. Wacana yang disampaikan Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar itu berpotensi merusak tatanan demokrasi yang sudah terbangun di Indonesia. "Jangan korbankan demokrasi yang sudah terbangun hanya demi kepentingan sekelompok elite politik," kata Ketua Pemenangan Partai NasDem wilayah Banten-Jakarta Achmad Effendy Choirie (Gus Choi) melalui keterangan tertulis, Kamis, 24 Februari 2022. Dia menegaskan usulan penundaan Pemilu 2024 paling lama dua tahun dinilai menabrak konstitusi. Usulan juga berpotensi menimbulkan dampak tak baik untuk rakyat.  "Usulan Muhaimin ini bisa membahayakan keutuhan NKRI," ungkap dia. Baca: NasDem Menjajaki Semua Partai untuk Berkoalisi Dia menyampaikan alasan yang digunakan Muhaimin tak masuk akal. Dia mengakui perekonomian Indonesia terpukul berat karena pandemi covid-19. Namun, upaya perbaikan bisa dilakukan melalui kebijakan pro ekonomi, bukan dengan menunda pemilu. "Jadi bukan mencampuradukkan dengan manuver politik. Untuk mengobati situasi ekonomi, tentu dengan kebijakan ekonomi, jadi bukan langkah politik," sebut dia. Dia menduga usulan itu disampaikan karena mandeknya elektabilitas Muhaimin. Apalagi, Wakil Ketua DPR itu tak masuk dalam 10 besar berdasarkan hasil sejumlah survei.  "Ini artinya, warga NU (Nahdlatul Ulama) saja yang menjadi pendukung PKB tidak memilih Muhaimin," ujar dia.