Jakarta: Peneliti Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Anwar Razak menilai DPR tidak serius dalam menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Indikasinya bisa dilihat dari adanya perbedaan argumen soal kelanjutan RUU Perampasan Aset.
"RUU itu mekanismenya jelas dan tentu harus ada persetujuan dari fraksi mau dinahas atau tidak. Itu menunjukan tidak terporses barang ini, tidak ada keseriusan san sepertinya tidak mau diproses," ujar Anwar, Rabu, 12 Juli 2023.
Sikap DPR tersebut dinilai sangat bertolak belakang ketika legislator mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan surat presiden. Situasi yang terjadi sekarang bisa jadi merupakan upaya untuk menahan proses pembahasan.
"Jadi permintaan supres itu hanya sekadar untuk menahan proses," ujar dia.
Ia mengatakan setiap RUU yang masuk dalam prioritas seharusnya didahulukan untuk dibahas dan diselesaikan. Sebab, RUU itu sudah dijadwalkan dan dianggarkan.
"Kalau sudah jadi prioritas tanpa ada Supres sudah bisa dibahas, sudah ada anggarannya dan sama seperti RUU lain yang sudah diproses," ungkapnya.
Menurut dia, sikap ketua fraksi seharusnya terus dikejar untuk memastikan nasib RUU tersebut. Sebab, ketua dan pimpinan DPR merupakan representasi dari fraksi yang ada di DPR.
"Ketidakseriusan ini refleksi dari ketidakmauan pemerintah kita jadi akuntabel. Ini hanya sekadar menahan proses mungkin bisa sampai ganti anggota DPR ini belum dibahas juga. Sehingga, publik bisa menilai mereka pantas tidak dipilih lagi," tegas dia.
Sementara itu, peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menilai semua yang terjadi disengaja. Legislator saling 'lempar batu' buat mengulur waktu pembahasan RUU Perampasan Aset.
"Motifnya mudah kita tebak, agar RUU ini urung dibahas dan disahkan menjadi UU. Dari awal saya sudah menduga ini. Sebab DPR dan pemerintah khawatir jika RUU ini disahkan, akan menjadi senjata makan tuan," cetus Herdiansyah.
Ia menyebut DPR dan pemerintah memang setengah hati mendorong pembahasan dan pengesahan RUU ini. Sehingga, pernyataan dari DPR maupun pemerintah yang seolah mendukung RUU ini segera disahkan, terkesan hanya gimik.
"Sebab antara perkataan dan perbuataan tidak sinkron. Tidak ada upaya serius membahas dan mengesahkan RUU ini. DPR dan pemerintah itu sama saja," ucap Herdiansyah.
Jakarta: Peneliti Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Anwar Razak menilai DPR tidak serius dalam menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Indikasinya bisa dilihat dari adanya perbedaan argumen soal kelanjutan
RUU Perampasan Aset.
"RUU itu mekanismenya jelas dan tentu harus ada persetujuan dari fraksi mau dinahas atau tidak. Itu menunjukan tidak terporses barang ini, tidak ada keseriusan san sepertinya tidak mau diproses," ujar Anwar, Rabu, 12 Juli 2023.
Sikap DPR tersebut dinilai sangat bertolak belakang ketika legislator mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan surat presiden. Situasi yang terjadi sekarang bisa jadi merupakan upaya untuk menahan proses pembahasan.
"Jadi permintaan supres itu hanya sekadar untuk menahan proses," ujar dia.
Ia mengatakan setiap RUU yang masuk dalam prioritas seharusnya didahulukan untuk dibahas dan diselesaikan. Sebab, RUU itu sudah dijadwalkan dan dianggarkan.
"Kalau sudah jadi prioritas tanpa ada Supres sudah bisa dibahas, sudah ada anggarannya dan sama seperti RUU lain yang sudah diproses," ungkapnya.
Menurut dia, sikap ketua fraksi seharusnya terus dikejar untuk memastikan nasib RUU tersebut. Sebab, ketua dan pimpinan DPR merupakan representasi dari fraksi yang ada di DPR.
"Ketidakseriusan ini refleksi dari ketidakmauan pemerintah kita jadi akuntabel. Ini hanya sekadar menahan proses mungkin bisa sampai ganti anggota DPR ini belum dibahas juga. Sehingga, publik bisa menilai mereka pantas tidak dipilih lagi," tegas dia.
Sementara itu, peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menilai semua yang terjadi disengaja. Legislator saling 'lempar batu' buat mengulur waktu pembahasan
RUU Perampasan Aset.
"Motifnya mudah kita tebak, agar RUU ini urung dibahas dan disahkan menjadi UU. Dari awal saya sudah menduga ini. Sebab DPR dan pemerintah khawatir jika RUU ini disahkan, akan menjadi senjata makan tuan," cetus Herdiansyah.
Ia menyebut DPR dan pemerintah memang setengah hati mendorong pembahasan dan pengesahan RUU ini. Sehingga, pernyataan dari DPR maupun pemerintah yang seolah mendukung RUU ini segera disahkan, terkesan hanya gimik.
"Sebab antara perkataan dan perbuataan tidak sinkron. Tidak ada upaya serius membahas dan mengesahkan RUU ini. DPR dan pemerintah itu sama saja," ucap Herdiansyah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
