Jakarta: Penyebab Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masih mandek diduga akibat sembilan fraksi di DPR belum kompak. Sehingga, calon beleid itu belum kunjung tuntas di DPR.
"Kita kan ada dinamika coba, katakan ada SOP kita yang bagaimana menuju ke sana. Kalau ini katakan sembilan fraksi belum kompak gimana? Kita mau kelola? Ya itu dulu yang harus disatukan," kata Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juli 2023.
Dia mencontohkan dinamika Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Pasalnya, hingga rapat paripurna, ada dua fraksi yang menolak beleid tersebut, yakni Demokrat dan PKS.
"Coba lihat masalah RUU kesehatan sudah sahkan, sudah sedemikian panjang toh ada dua fraksi yang tidak menyetujui, ya itulah bagian dari kehidupan demokrasi di DPR ini," ujar Lodewijk.
Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani diisi dengan pembacaan sejumlah surat presiden (supres). Namun, minus surpres terkait RUU Perampasan Aset yang dikirim Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.
Ketua DPR Puan Maharani mengindikasikan bahwa RUU Perampasan Aset akan dibahas Komisi III DPR. Namun, Komisi III masih fokus menuntaskan sejumlah RUU.
Politikus PDIP itu mengatakan menuntaskan satu per satu RUU akan membuat legislator lebih fokus dalam setiap pembahasannya.
"Komisi III sedang fokus membahas tiga permasalahan atau RUU yang masih dibahas. Jadi seperti yang selalu saya sampaikan DPR sekarang ini memfokuskan untuk bisa menyelesaikan rancangan undang-undang yang ada di setiap komisinya, setiap tahun maksimal dua sesuai dengan tata tertibnya," jelas Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Jakarta: Penyebab Rancangan
Undang-Undang (RUU)
Perampasan Aset masih mandek diduga akibat sembilan fraksi di
DPR belum kompak. Sehingga, calon beleid itu belum kunjung tuntas di DPR.
"Kita kan ada dinamika coba, katakan ada SOP kita yang bagaimana menuju ke sana. Kalau ini katakan sembilan fraksi belum kompak gimana? Kita mau kelola? Ya itu dulu yang harus disatukan," kata Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juli 2023.
Dia mencontohkan dinamika Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Pasalnya, hingga rapat paripurna, ada dua fraksi yang menolak beleid tersebut, yakni Demokrat dan PKS.
"Coba lihat masalah RUU kesehatan sudah sahkan, sudah sedemikian panjang toh ada dua fraksi yang tidak menyetujui, ya itulah bagian dari kehidupan demokrasi di DPR ini," ujar Lodewijk.
Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani diisi dengan pembacaan sejumlah surat presiden (supres). Namun, minus surpres terkait RUU Perampasan Aset yang dikirim Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.
Ketua DPR Puan Maharani mengindikasikan bahwa RUU Perampasan Aset akan dibahas Komisi III DPR. Namun, Komisi III masih fokus menuntaskan sejumlah RUU.
Politikus PDIP itu mengatakan menuntaskan satu per satu RUU akan membuat legislator lebih fokus dalam setiap pembahasannya.
"Komisi III sedang fokus membahas tiga permasalahan atau RUU yang masih dibahas. Jadi seperti yang selalu saya sampaikan DPR sekarang ini memfokuskan untuk bisa menyelesaikan rancangan undang-undang yang ada di setiap komisinya, setiap tahun maksimal dua sesuai dengan tata tertibnya," jelas Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
