Partai Prima Pastikan Tak Ada Bekingan dalam Gugatan Pemilu 2024 di PN Jakpus

Jakarta: Partai Prima memastikan tidak ada pihak yang membengkingi dalam gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Gugatan tersebut dikabulkan PN Jakpus dengan memutuskan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diulang.  "Bekingan kami rakyat biasa kok. Ini partai gerakan bos," ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) Prima Mangapul Silalahi di Kantor DPP Prima, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat, 3 Maret 2023.  Mangapul membantah dorongan pengulangan tahapan Pemilu 2024 ada kaitanya gerakan aktivis 1998. Pasalnya, sejumlah jajaran pengurus Prima berasal dari aktivis 98.  Ia menekankan gugatan ini didasari atas tindakan kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga tak meloloskan Prima dalam verifikasi administrasi. Ia mempersilahkan apabila KPU hendak banding atas putusan PN Jakpus dalam mengulangi tahapan Pemilu 2024.  "Ini bukan sengketa pemilu, ini perbuatan melawan hukum, ada putusan lembaga negara Bawaslu yang tidak dilakukan lembaga negara itu perbuatan hukum melawan negara namanya," jelasnya.   Hal senada diungkapkan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Majyen (Purn) TNI R Gautama Wiranegara yang memastikan gugatan terhadap KPU murni dilakukan secara mandiri. Ia menilai dengan kondisi kecurangan yang dilakukan KPU, lebih baik seluruh tahapan Pemilu 2024 diulang dari awal.  "Kita tahu berapa partai yang lolos tapi sebetulnya enggak lolos. Yang lolos diminta loloskan," jelasnya. Sebelumnya, Partai Demokrat menilai ada kekuatan besar di balik putusan PN Jakpus terkait penundaan Pemilu 2024. Masyarakat didorong menghentikan hal tersebut, karena berujung perpanjangan masa jabatan presiden.  "Ini kekuatan besar yang mengorkestrasi upaya-upaya perpanjangan di semua sektor harus segera diketahui dan dihentikan oleh rakyat," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Irwan Fecho, saat dikonfirmasi. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id