Jakarta: Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kementerian terkait mengawal pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas secara terpadu dan komprehensif. Langkah ini penting untuk mengantisipasi klaster covid-19 di sekolah selama pelaksanaan PTM terbatas.
"Pelaksanaan PTM harus dilakukan secara hati-hati dan selalu mengutamakan kesehatan peserta didik dari penularan covid-19," kata Ma'ruf melalui keterangan tertulis, Selasa, 5 Oktober 2021.
Setiap kementerian terkait, kata Ma'ruf, harus menyiapkan skema terbaik apabila ditemukan kasus covid-19 di sekolah tersebut. Terpenting, 3T (testing, tracing, treatment), percepatan vaksinasi covid-19, penerapan protokol kesehatan khususnya 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) harus terus dioptimalkan.
"Diharapkan akan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengendalian pandemi covid-19 di Indonesia. Perbaikan kondisi ini perlu ditindaklanjuti dengan menyiapkan skenario menuju kehidupan normal baru masyarakat berdampingan dengan virus korona," ujarnya.
Ma'ruf meminta PPKM berbasis level di seluruh wilayah Indonesia dilanjutkan dengan pemberian relaksasi-relaksasi bagi sektor nonesensial. Beberapa relaksasi yang diberikan seperti pembukaan pusat kebugaran dengan kapasitas maksimal 25 persen dan dibukanya Bandara Internasional Ngurah Rai Bali untuk penerbangan internasional per 14 Oktober 2021.
Namun, masyarakat diimbau tetap waspada karena risiko peningkatan kasus masih tinggi dan sewaktu-waktu kembali terjadi. "Keberlanjutan PPKM harus dibarengi dengan relaksasi aturan pembatasan kegiatan masyarakat yang didukung dan diperkuat dengan konsistensi dan komitmen kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga tidak berakibat pada munculnya klaster-klaster baru," tegas Ma'ruf.
Baca: Rerie: Semangat Gotong Royong Kunci Hadapi Pandemi
Hasil rapat menyimpulkan terdapat kemajuan-kemajuan dari penanganan pandemi di Indonesia. Di antaranya terdapat 20 kabupaten/kota yang bertahan di PPKM level 2 yang didominasi oleh Semarang Raya dan Solo Raya.
Bahkan, pemerintah bakal melakukan uji coba penerapan PPKM level 1 new normal di Kota Blitar. Sebab, kota tersebut telah memenuhi syarat indikator WHO dan target cakupan vaksinasi covid-19 masyarakat umum dosis satu sebesar 75 persen dan dosis 1 masyarakat lanjut usia sebesar 60 persen.
Untuk wilayah aglomerasi Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), PPKM masih akan diterapkan pada level 3 karena belum mencapai target cakupan vaksinasi. Begitu juga dengan Magelang, Bandung Raya, dan Surabaya. Sedangkan 3 wilayah nonaglomerasi, yaitu Kota Cirebon, Kota Banjar, dan Madiun turun ke level 2.
Jakarta: Wakil Presiden
Ma'ruf Amin meminta kementerian terkait mengawal pelaksanaan
pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas secara terpadu dan komprehensif. Langkah ini penting untuk mengantisipasi klaster
covid-19 di sekolah selama pelaksanaan PTM terbatas.
"Pelaksanaan PTM harus dilakukan secara hati-hati dan selalu mengutamakan kesehatan peserta didik dari penularan covid-19," kata Ma'ruf melalui keterangan tertulis, Selasa, 5 Oktober 2021.
Setiap kementerian terkait, kata Ma'ruf, harus menyiapkan skema terbaik apabila ditemukan
kasus covid-19 di sekolah tersebut. Terpenting, 3T (testing,
tracing,
treatment), percepatan
vaksinasi covid-19, penerapan protokol kesehatan khususnya 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) harus terus dioptimalkan.
"Diharapkan akan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengendalian pandemi covid-19 di Indonesia. Perbaikan kondisi ini perlu ditindaklanjuti dengan menyiapkan skenario menuju kehidupan normal baru masyarakat berdampingan dengan virus korona," ujarnya.
Ma'ruf meminta PPKM berbasis level di seluruh wilayah Indonesia dilanjutkan dengan pemberian relaksasi-relaksasi bagi sektor nonesensial. Beberapa relaksasi yang diberikan seperti pembukaan pusat kebugaran dengan kapasitas maksimal 25 persen dan dibukanya Bandara Internasional Ngurah Rai Bali untuk penerbangan internasional per 14 Oktober 2021.
Namun, masyarakat diimbau tetap waspada karena risiko peningkatan kasus masih tinggi dan sewaktu-waktu kembali terjadi. "Keberlanjutan PPKM harus dibarengi dengan relaksasi aturan pembatasan kegiatan masyarakat yang didukung dan diperkuat dengan konsistensi dan komitmen kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga tidak berakibat pada munculnya klaster-klaster baru," tegas Ma'ruf.
Baca:
Rerie: Semangat Gotong Royong Kunci Hadapi Pandemi
Hasil rapat menyimpulkan terdapat kemajuan-kemajuan dari penanganan pandemi di Indonesia. Di antaranya terdapat 20 kabupaten/kota yang bertahan di PPKM level 2 yang didominasi oleh Semarang Raya dan Solo Raya.
Bahkan, pemerintah bakal melakukan uji coba penerapan PPKM level 1 new normal di Kota Blitar. Sebab, kota tersebut telah memenuhi syarat indikator WHO dan target cakupan vaksinasi covid-19 masyarakat umum dosis satu sebesar 75 persen dan dosis 1 masyarakat lanjut usia sebesar 60 persen.
Untuk wilayah aglomerasi Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), PPKM masih akan diterapkan pada level 3 karena belum mencapai target cakupan vaksinasi. Begitu juga dengan Magelang, Bandung Raya, dan Surabaya. Sedangkan 3 wilayah nonaglomerasi, yaitu Kota Cirebon, Kota Banjar, dan Madiun turun ke level 2.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(JMS)