Jakarta: Konvergensi program penurunan stunting menjadi kunci untuk memastikan program-program intervensi dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan. Namun, konvergensi program penurunan stunting tak gampang.
"Upaya untuk memastikan seluruh program tepat sasaran seringkali tidak mudah untuk diwujudkan walaupun mudah diucapkan," kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin dilansir dari Media Indonesia, Jakarta, Senin, 23 Agustus 2021.
Ma’ruf mengatakan konvergensi membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Ia juga meminta setiap yang terlibat menghilangkan ego sektoral.
"Kerja kolaborasi adalah kunci, karena intervensi percepatan penurunan stunting, baik itu intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif, bagian program/kegiatan pada kementerian dan lembaga sesuai dengan tupoksinya masing-masing, bahkan pemda tingkat I, tingkat II sampai pemerintahan desa memiliki berbagai program/kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting," paparnya.
Konvergensi telah dilakukan dengan menandatangani komitmen percepatan penurunan stunting. Komitmen ini telah dilakukan 154 bupati/wali kota.
Baca: Stunting Jadi Ancaman Raih Potensi Bonus Demografi
Ma'ruf meyampaikan berbagai program terkait penurunan stunting telah dilakukan berbagai kementerian dan lembaga serta pemda. Terkait pendanaan didapat melalui anggaran kementerian dan lembaga, dana transfer ke daerah (TKDD) seperti dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), dan dana bagi hasil (DBH).
Ada pula yang melalui dana dekonsentrasi, bahkan dana desa. Hal tersebut membuktikan tidak ada masalah dengan ketersediaan program, kegiatan, dan anggaran.
Ma’ruf meminta berbagai pihak menyusun Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting seperti yang tercantum dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Rencana Aksi Nasional ini harus mendorong dan menguatkan konvergensi antarprogram yang selama ini sudah berjalan dan dilaksanakan berbagai kementerian dan lembaga.
"Oleh karena itu, Rencana Aksi Nasional harus disusun dan disepakati bersama antarkementerian dan lembaga, didiskusikan bersama pakar dan pemangku kepentingan lainnya, serta disosialisasikan kepada para pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah," jelas Ma'ruf.
Jakarta: Konvergensi program penurunan
stunting menjadi kunci untuk memastikan program-program intervensi dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan. Namun, konvergensi program penurunan stunting tak gampang.
"Upaya untuk memastikan seluruh program tepat sasaran seringkali tidak mudah untuk diwujudkan walaupun mudah diucapkan," kata Wakil Presiden
Ma’ruf Amin dilansir dari Media Indonesia, Jakarta, Senin, 23 Agustus 2021.
Ma’ruf mengatakan konvergensi membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Ia juga meminta setiap yang terlibat menghilangkan ego sektoral.
"Kerja kolaborasi adalah kunci, karena intervensi percepatan penurunan stunting, baik itu
intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif, bagian program/kegiatan pada kementerian dan lembaga sesuai dengan tupoksinya masing-masing, bahkan pemda tingkat I, tingkat II sampai pemerintahan desa memiliki berbagai program/kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting," paparnya.
Konvergensi telah dilakukan dengan menandatangani komitmen percepatan penurunan stunting. Komitmen ini telah dilakukan 154 bupati/wali kota.
Baca:
Stunting Jadi Ancaman Raih Potensi Bonus Demografi
Ma'ruf meyampaikan berbagai program terkait penurunan stunting telah dilakukan berbagai kementerian dan lembaga serta pemda. Terkait pendanaan didapat melalui anggaran kementerian dan lembaga, dana transfer ke daerah (TKDD) seperti dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), dan dana bagi hasil (DBH).
Ada pula yang melalui dana dekonsentrasi, bahkan dana desa. Hal tersebut membuktikan tidak ada masalah dengan ketersediaan program, kegiatan, dan anggaran.
Ma’ruf meminta berbagai pihak menyusun Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting seperti yang tercantum dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Rencana Aksi Nasional ini harus mendorong dan menguatkan konvergensi antarprogram yang selama ini sudah berjalan dan dilaksanakan berbagai kementerian dan lembaga.
"Oleh karena itu, Rencana Aksi Nasional harus disusun dan disepakati bersama antarkementerian dan lembaga, didiskusikan bersama pakar dan pemangku kepentingan lainnya, serta disosialisasikan kepada para pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah," jelas Ma'ruf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
