Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani meminta Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) Tahun 2022 dirancang responsif, fleksibel, dan adaptif. Pasalnya kondisi ketidakpastian masih sangat tinggi akibat pandemi covid-19.
“Namun tetap mengedepankan sikap kehati-hatian dan akuntabel,” kata Puan melalui keterangan tertulis, Selasa, 6 Juli 2021.
Politikus PDI Perjuangan itu meminta pemerintah segera menindaklanjuti pembahasan RAPBN dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Pemerintah diminta bekerja lebih efektif dan efisien di tengah ketidakpastian akibat pandemi.
Pemerintah diminta mampu menghadirkan solusi untuk masyarakat paling terdampak dan membutuhkan bantuan pada masa pandemi. Puan menyarankan belanja kementerian/lembaga diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik.
(Baca: Banggar DPR Sepakati Postur Makro Fiskal untuk Penyusunan RAPBN 2022)
“Secara umum, bagaimana APBN 2022 bisa memulihkan ekonomi negara dan tentu saja kesejahteraan masyarakat,” ungkap dia.
Pemerintah telah menyerahkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok kebijakan Fiskal RAPBN 2022 pada Rapat Paripurna 20 Mei 2021. Fraksi-fraksi di DPR juga telah menanggapi dalam Rapat Paripurna 25 Mei 2021.
Setelah itu, Badan Anggaran membahas pendahuluan RAPBN 2022. Pembahasan sejak 31 Mei-30 Juni 2021 bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa, dan Gubernur BI Perry Warjiyo.
Jakarta: Ketua
DPR Puan Maharani meminta Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (
RAPBN) Tahun 2022 dirancang responsif, fleksibel, dan adaptif. Pasalnya kondisi ketidakpastian masih sangat tinggi akibat
pandemi covid-19.
“Namun tetap mengedepankan sikap kehati-hatian dan akuntabel,” kata Puan melalui keterangan tertulis, Selasa, 6 Juli 2021.
Politikus PDI Perjuangan itu meminta pemerintah segera menindaklanjuti pembahasan RAPBN dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Pemerintah diminta bekerja lebih efektif dan efisien di tengah ketidakpastian akibat pandemi.
Pemerintah diminta mampu menghadirkan solusi untuk masyarakat paling terdampak dan membutuhkan bantuan pada masa pandemi. Puan menyarankan belanja kementerian/lembaga diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik.
(Baca:
Banggar DPR Sepakati Postur Makro Fiskal untuk Penyusunan RAPBN 2022)
“Secara umum, bagaimana APBN 2022 bisa memulihkan ekonomi negara dan tentu saja kesejahteraan masyarakat,” ungkap dia.
Pemerintah telah menyerahkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok kebijakan Fiskal RAPBN 2022 pada Rapat Paripurna 20 Mei 2021. Fraksi-fraksi di DPR juga telah menanggapi dalam Rapat Paripurna 25 Mei 2021.
Setelah itu, Badan Anggaran membahas pendahuluan RAPBN 2022. Pembahasan sejak 31 Mei-30 Juni 2021 bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa, dan Gubernur BI Perry Warjiyo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
