Informasi Pembangunan Gedung DPR tak Utuh Sampai ke Masyarakat

medcom.id, Jakarta: Informasi rencana pembangunan gedung DPR tak utuh sampai di telinga masyarakat. Sehingga masyarakat sinis dengan rencana pembangunan gedung tersebut. Anton bertekad selama ia menjabat pimpinan BURT, ia ingin semua proyek dilakukan secara terbuka. Tak akan ada proyek sekecil apapun disembunyikan dewan. "Pembangunan Gedung DPR ini paling transparan di seluruh republik ini," kata Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 20 September 2017. Anton mengatakan, presiden telah diberitahukan lewat surat. Kemudian menteri keuangan juga telah dihubungi. "Pembahasannya terbuka. Coba di departemen sana bahas (proyek senilai) Rp1 triliun hanya kepala biro, dirjen cukup dengan menteri. Kalau ini terbuka," ucapnya. Anton bersama Kesekjenan DPR menggelar seminar nasional bertema Rencana Pengembangan Kawasan Parlemen: Pembangunan Alun-alun Demokrasi Gedung DPR. Seminar ini bagian dari sosialisasi proyek tersebut, agar informasi yang diterima masyarakat, utuh. Hadir dalam kesempatan ini sejumlah pemangku kepentingan. Mereka adalah Ketua BURT DPR Anton Sihombing, Sekjen DPR Achmad Djuned, Kepala Badan Keahlian DPR Jhonson Rajagukguk, Direktur Anggaran bidang PMK Kementerian Keuangan Purwanto, peewakilan Kementerian PUPR Jonny Zainuri, Formappi Sebastian Salang dan Moderator Dedi Gumelar. Baca: Sekjen Bantah Gedung DPR Miring, tapi Retak Selain itu Anton mengungkapkan kekecewaannya dengan Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW selalu memiliki pendapat bahwa gedung baru DPR tak diperlukan. "Maka ini ICW enggak datang katanya. Seharusnya ICW datang (tunjukkan sikap langsung di hadapan dewan). Jangan teriak-teriak di luar. Teriak-teriak di sini. Sama saya ketua BURT Anton Sihombing," tegas dia. Anton menegaskan pembangunan gedung baru ini dilakukan oleh pemerintah. Apakah itu dari Kementerian PUPR atau Sekjen DPR yang merupakan pihak eksekitif. "Yang membangun gedung itu bukan anggota DPR. Dan itu bukan untuk kita, tapi untuk anggota DPR yang akan dapan. Kantor kita ini sekarang tidak aman dan tidak nyaman karena sudah over cappaccity," beber dia. Gedung Nusantara I DPR yang menjadi kantor atau ruang kerja masing-masing anggota dinilai melebihi kapasitas. Kemudian gedung itu sempat mengalami keretakan dari lantai 6 sampai 23 pascagempa 2009. "Kita transparan di sini. Kalau ada 1, 2 yang bersalah, jangan semua digeneralisasi," beber dia. Anton menargetkan pembangunan yang terus tertunda sejak era Ketua DPR Agung Laksono ini akan dimulai pada 2018. Adapun dana yang pertama sudah disepakati sekira Rp601 miliar. Terdiri dari Rp380 miliar untuk gedung baru dan sisanya untuk pembangunan alun-alun demokrasi.