Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Aktor di Balik Demo UU Ciptaker Perlu Ditelusuri

Nasional ruu dpr Omnibus Law Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja
Yogi Bayu Aji • 11 Oktober 2020 22:27
Jakarta: Demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) berakhir ricuh di beberapa lokasi. Aksi ini diduga tak murni untuk menyampaikan aspirasi, tetapi ada pihak-pihak yang menunggangi.
 
"Karena prinsipnya manusia itu saling menunggangi. Kalau saya mengatakan, di situ saling menunggangi antara satu pihak dengan pihak yang lain," kata pengamat politik Emrus Sihombing dalam keterangan tertulis, Minggu, 11 Oktober 2020.
 
Menurut dia, aksi demonstrasi terlebih terkait isu politik menjadi suatu rangkaian peristiwa yang tidak muncul secara tiba-tiba. Semuanya sudah terencana dan tersusun.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia tidak bisa memastikan siapa aktor dominan yang menunggangi demonstrasi penolakan omnibus law itu. Namun, ia melihat ada aktor politik di luar lapangan yang lebih dominan.
 
"Menurut saya perlu dilakukan kajian mendalam ihwal hal tersebut (siapa aktor dominan demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja)," ujar dia.
 
Ia menyarankan pemerintah membuka dialog dan menampung aspirasi aktor di balik demonstrasi Kamis, 8 Oktober 2020, itu. Namun, tidak semua aspirasi harus diakomodasi.
 
"Biasa saja jika para politikus berbeda pendapat. Tapi pada akhirnya masuk meja perundingan juga dan ada kompromi," jelas dia.
 
Sementara itu, 1.192 orang ditangkap akibat merusuh saat demo menolak UU Ciptaker di DKI Jakarta. Mereka terdiri atas siswa sekolah teknik mesin (STM), mahasiswa, buruh, dan pengangguran.
 
Sebanyak 285 orang kedapatan membawa senjata tajam (sajam). Kerusuhan ini membuat 18 pos polisi dan 20 halte bus TransJakarta rusak serta hangus terbakar.
 
"Sebanyak 43 orang sudah kita tetapkan sebagai tersangka," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Komisaris Besar (Kombes) Yusri Yunus.
 
Baca: Dosen di Makassar Babak Belur Jadi Korban Salah Tangkap Saat Demo
 
Dia menjelaskan dari 43 tersangka, 14 di antaranya sudah ditahan. Mereka dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan ancaman hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan.
 
Sementara itu, 29 tersangka lain hanya dikenakan wajib lapor. Ancaman hukuman terhadap mereka masih di bawah 5 tahun sehingga tak perlu ditahan.
 
"Rata-rata (ancaman penjara) 1 tahun, ada yang 4 bulan," jelas dia.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif