"Pak Airlangga kan selama ini akomodatif. Jangankan urusan alat kelengkapan dewan (AKD), Pak Bamsoet jadi ketua MPR saja dia rekomendasikan," kata Dedi di sela Munas X Golkar, Rabu, 4 Desember 2019.
Dedi mengatakan Airlangga memiliki hak prerogatif menentukan kepengurusan periode berikutnya jika terpilih menjadi ketum. Airlangga juga punya hak penuh menata ulang komposisi AKD Golkar di DPR.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Pak Airlangga bisa melihat apa yang jadi keputusan dasar pada era kepemimpinan barunya. Itu kan hak prerogatif beliau," ujarnya.
Dedi menyebut musyawarah nasional sebagai forum rekonsiliasi partai beringin. Forum ini jadi wadah menyatukan perbedaan melalui musyawarah mufakat.
"Ya kita serahkan sepenuhnya pada para pemegang mandat, terutama ketua umum yang menyusun komposisi," ujar dia.
Bamsoet menyatakan mundur dari bursa pemilihan ketum Golkar tepat jelang pembukaan Munas X Golkar. Airlangga tak memiliki pesaing kuat memperebutkan kursi ketua umum.
Bamsoet awalnya maju karena loyalisnya kurang diakomodasi Airlangga di kepengurusan sebelumnya. Pendukung Bamsoet juga disebut tak kebagian jatah AKD.
(DRI)