Jakarta: Direktur Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi menyebut pihaknya bakal menggalang kekuatan menolak wacana amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menghidupkan GBHN dinilai wacana usang.
"Kita akan menggalang banyak tokoh publik. Orang-orang yang memang concern dengan isu-isu demokrasi, isu ketatanegaraan untuk sama-sama kita harus menolak wacana ini," kata Veri di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Jumat, 16 Agustus 2019.
Veri menyebut sudah mengadakan berbagai forum diskusi untuk merespons wacana itu. Dia menyebut lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan terus mengamati perkembangan wacana amendemen UUD 1945 sebelum melakukan penolakan.
Dia mengatakan menghidupkan kembali GBHN sudah tak relevan dengan sistem ketatanegaraan sekarang. Apalagi, Indonesia sudah memiliki haluan negara dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
(Baca juga: Peta Politik Amendemen UUD 1945)
Dia khawatir bila amendemen benar-benar dilakukan akan membuka peluang menghidupkan pasal-pasal yang sudah dihapus. Misalnya, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, hingga mengembalikan sistem pemilihan presiden melalui MPR.
Veri melihat wacana yang disampaikan PDI Perjuangan ini tak bisa dianggap remeh. PDI Perjuangan merupakan partai yang memiliki kursi terbanyak di parlemen pada Pemilu 2019.
"Jadi menurut saya ancamanya bukan hanya sekarang, tapi periode berikutnya juga jadi ancaman. Oleh karena itu publik harus mengontrol betul isu terkait soal amandemen ini," ujarnya.
PDI Perjuangan getol menyuarakan amendemen terbatas UUD 1945. Salah satu tujuannya menghidupkan kembali GBHN. Usulan ini menjadi salah satu keputusan sidang paripurna VI dalam Kongres V PDIP di Bali pada Sabtu, 10 Agustus 2019.
Jakarta: Direktur Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi menyebut pihaknya bakal menggalang kekuatan menolak wacana amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menghidupkan GBHN dinilai wacana usang.
"Kita akan menggalang banyak tokoh publik. Orang-orang yang memang
concern dengan isu-isu demokrasi, isu ketatanegaraan untuk sama-sama kita harus menolak wacana ini," kata Veri di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Jumat, 16 Agustus 2019.
Veri menyebut sudah mengadakan berbagai forum diskusi untuk merespons wacana itu. Dia menyebut lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan terus mengamati perkembangan wacana amendemen UUD 1945 sebelum melakukan penolakan.
Dia mengatakan menghidupkan kembali GBHN sudah tak relevan dengan sistem ketatanegaraan sekarang. Apalagi, Indonesia sudah memiliki haluan negara dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
(Baca juga:
Peta Politik Amendemen UUD 1945)
Dia khawatir bila amendemen benar-benar dilakukan akan membuka peluang menghidupkan pasal-pasal yang sudah dihapus. Misalnya, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, hingga mengembalikan sistem pemilihan presiden melalui MPR.
Veri melihat wacana yang disampaikan PDI Perjuangan ini tak bisa dianggap remeh. PDI Perjuangan merupakan partai yang memiliki kursi terbanyak di parlemen pada Pemilu 2019.
"Jadi menurut saya ancamanya bukan hanya sekarang, tapi periode berikutnya juga jadi ancaman. Oleh karena itu publik harus mengontrol betul isu terkait soal amandemen ini," ujarnya.
PDI Perjuangan getol menyuarakan amendemen terbatas UUD 1945. Salah satu tujuannya menghidupkan kembali GBHN. Usulan ini menjadi salah satu keputusan sidang paripurna VI dalam Kongres V PDIP di Bali pada Sabtu, 10 Agustus 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
